hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 26 Desember 2012
Pertanyaan:
Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No. 12/2011
Bagaimana status perdes, setelah keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan bagaimana fungsi BPD sebagai pembuat perdes?
riotreng
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fbded50bf741/lt4fcc5e79a314b.jpg

Kami asumsikan yang Saudara maksud dengan perdes adalah Peraturan Desa.

 

Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 10/2004”).

 

Kemudian, setelah berlakunya UU 12/2011 Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

 

Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 UU 12/2011:

 

(1)   Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

 

(2)   Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

 

Berdasarkan Pasal 101 UU 12/2011, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 10/2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

Jadi, dengan berlakunya UU 12/2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

 

Kemudian, Saudara juga menanyakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) sebagai pembuat Peraturan Desa. Oleh karena pembentukan Peraturan Desa tidak diatur dalam UU 12/2011, maka pengaturan tentang Peraturan Desa mengacu pada ketentuan mengenai desa yang masih berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (“PP 72/2005”).

 

Berdasarkan Pasal 209 UU Pemda, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Selain itu, menurut Pasal 35 huruf a PP 72/2005 BPD memiliki wewenang untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat diajukan oleh anggota BPD (Pasal 37 ayat [1] huruf a PP 72/2005). Pembentukan Peraturan Desa yang melibatkan Kepala Desa dan BPD disebabkan BPD merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 8 PP 72/2005).

 

Jadi, peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa adalah sebagai pengusul rancangan Peraturan Desa serta sebagai mitra Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

51758 hits
Di: Kenegaraan
sumber dari: Bung Pokrol
Share: