hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 21 Desember 2012
Pertanyaan:
Merekam Video Telanjang dan Dikirim ke Pacar, Dapatkah Dipidana?
Wanita bernama A berpacaran dengan pria bernama B. Wanita A di bawah umur, dengan selang 4 tahun dari pria. A merekam diri telanjang dan mengirimkan ke B. Setelah berpacaran 2 tahun lebih, mereka putus karena hal sepele. Ibu si A ingin menuntut B atas pelecehan anak di bawah umur. Siapakah yang dikenakan sanksi? Apakah si A terkena sanksi membuat video porno, dan ibu si A yang menuduh B tanpa bukti? Terima kasih.
andi wijaya
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt50d485a656264/lt50d48caf290de.jpg

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sayangnya, Anda tidak menjelaskan lebih detail berapa usia A yang menurut Anda merupakan “anak di bawah umur”.

 

Sebelum kami membahas lebih jauh tentang pertanyaan Anda, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang siapa yang dimaksud dengan “Anak”. Ada beberapa pengertian tentang “Anak” dalam hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan atas kasus pidana yang Anda tanyakan, kami akan menjelaskan beberapa definisi tentang “Anak” berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Seseorang dikatakan sebagai “Anak” dalam hukum pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun). Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”).

 
Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

 

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:

1.    Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

2.    Anak Nakal adalah:

a.    Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b.    Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

 

Terkait dengan proses peradilan bagi seorang “Anak”, Pasal 4 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:

1.    Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang – kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

2.    Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 8 tahun sampai 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

 

Berdasarkan deskripsi tersebut, kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan asumsi bahwa wanita bernama A dalam pertanyaan Anda sebagai “Anak” sebagaimana ketentuan perundangan.

 

Tindakan A merekam diri telanjang apakah dapat dikenakan sanksi?

Pada prinsipnya, tiap-tiap orang dilarang untuk membuat atau menyediakan informasi yang mengandung muatan pornografi. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) disebutkan bahwa:

 

”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a.    persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.    kekerasan seksual;

c.    masturbasi atau onani;

d.    ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e.    alat kelamin; atau

f.     pornografi anak.”

 

Pengertian “membuat” sebagaimana dimaksud di dalam pasal atas adalah membuat dengan tujuan untuk menyebarluaskan hasil buatannya tersebut kepada pihak lain, bukan untuk digunakan atau dikonsumsi untuk kepentingan sendiri si pembuat. Ketentuan ini bisa dilihat di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

 

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”

 

Oleh karena itu, perbuatan seseorang membuat atau mendokumentasikan informasi yang mengandung muatan kecabulan atau eksploitasi seksual seperti merekam aktivitas pribadi dengan telanjang sepanjang dokumentasi tersebut disimpan dan digunakan untuk kepentingan sendiri bukan sebuah tindak pidana.

 

Meskipun demikian, ada baiknya kita mencermati bahwa sampai saat ini adalah masih banyak perdebatan tentang batasan apakah yang dimaksud “kepentingan sendiri” dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diartikan sebagai “kepentingan pribadi” yang dapat digunakan sesuai kehendak pemilik “rekaman pribadi” termasuk mengirimkannya kepada individu terbatas yang dikehendaki, ataukah “kepentingan sendiri” yang dimaksud adalah hanya digunakan untuk kepentingan perseorangan pemilik “rekaman pribadi” semata.

 

Terkait pertanyaan Anda, apakah wanita bernama A dapat dikenakan sanksi akibat membuat video porno, tentu hal itu tergantung apakah wanita bernama A itu dapat membuktikan atau tidak bahwa “rekaman pribadi” tersebut memang hanya digunakan untuk kepentingan sendiri. Jika hal tersebut dapat dibuktikan maka dipastikan wanita bernama A terlepas dari jeratan pasal “membuat pornografi”.

 

Namun, yang patut menjadi perhatian adalah terkait perbuatan wanita bernama A yang mengirimkan fail “rekaman pribadi”-nya kepada pria bernama B. Tindakan wanita yang bernama A mengirimkan fail “rekaman pribadi” kepada pihak-pihak lain (bukan untuk kepentingan sendiri semata) dapatdijeratsebagai perbuatan “menyebarluaskan” pornografi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Atas pidana tersebut diancam dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi:

 

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

 

Disamping itu, terkait pengiriman fail “rekaman pribadi”, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) juga melarang setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

 

Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

 

Perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Demikian sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

 

Dengan menggunakan pendekatan hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE, perbuatan wanita yang bernama A mengirim “rekaman pribadi” kepada pria bernama B masuk dalam kriteria “mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

 

Dari alasan-alasan hukum tersebut, apa yang telah dilakukan oleh wanita bernama A dapat dikenakan sanksi pidana (dengan asumsi bahwa pengiriman “rekaman pribadi” tersebut dilakukan atas inisiatif A dan tidak ada bentuk paksaan, bujukan atau dorongan dari B). Jika misalkan dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur paksaan dari B, maka wanita bernama A dapat dibebaskan dari tuduhan “mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya“ Informasi Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan karena adanya unsur paksaan dari pihak lain. Hal ini seseuai dengan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

 

Jika unsur paksaan tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka wanita bernama A tetap dapat dikenakan pidana. Meski demikian, karena wanita yang bernama A ini masih di bawah umur (“Anak”) perlakuannya akan berbeda dengan orang dewasa. Karena undang-undang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

 

Adapun beberapa bentuk perlindungan undang-undang terhadap anak yang menghadapi permasalahan di dalam hukum sebagai mana di atur di dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perlindungan Anak yakni:

1.    Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2.    Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3.    Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

 

Apakah pria bernama B yang menerima “rekaman pribadi” A dapat dikenakan sanksi?

Menurut pendapat kami, fail “rekaman pribadi” wanita A yang diterima oleh pria bernama B selama dapat dibuktikan tidak ditemukannya unsur paksaan atau pidana lain yang dilakukan oleh pria B terhadap wanita A dalam “pembuatan” maupun “pengiriman” fail “rekaman pribadi” tersebut dan tidak disebarkan kepada pihak lain maka ia tidak melanggar hukum. Jika fail “rekaman pribadi” tersebut disebarkan, maka pria bernama B dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. jika ditemukan unsur paksaan, pria B juga dapat dijerat Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi terkait perbuatan “menyuruh lakukan sebuah tindak pidana”.

 
 

Tuduhan tanpa bukti?

Tidak mudah memang menemukan bukti adanya sebuah tindak pidana dalam kasus pembuatan dan pengiriman fail “rekaman pribadi”. Hal tersebut dikarenakan sifat sebuah dokumen/informasi elektronik yang sangat mudah disembunyikan, dihilangkan atau di-delete sehingga tidak tampak lagi secara kasat mata. Dibutuhkan uji digital forensik untuk mengetahui apakah fail tersebut memang ada atau pernah ada dalam sebuah perangkat elektronik.

 

Terkait tuduhan ibu dari wanita yang bernama A yang tanpa bukti, jika benar demikian, ibu dari wanita yang bernama A dapat dikenakan tuduhan “pencemaran nama baik” oleh B sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi.

 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 
Catatan editor:

-      Di dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) dinyatakan bahwa UU Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat mulai berlakunya UU tersebut. Namun, di dalam Pasal 108 UU SPPA dinyatakan bahwa UU tersebut baru berlaku 2 tahun setelah 2 tahun sejak tanggal diundangkan atau 2 tahun sejak 30 Juli 2012 (sekitar Agustus 2014).

-      Mengenai batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, MK berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dari 8 tahun menjadi 12 Tahun.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

5.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f9e2ec7ea443/lt54350ee605d99.jpg

46432 hits
Di: Hukum Pidana
sumber dari: Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.