Selasa, 23 Mei 2017
Dibaca: 59389
Pertanyaan :
Apakah IMTA Diwajibkan Jika TKA Tidak Bekerja di Indonesia?
Kami adalah sebuah PMA di Jakarta, yang mana secara sehari-hari tidak ada TKA-nya, tetapi ada 2 orang TKA - Direksi - di Akta Pendirian (Singapore dan UK). Tetapi beliau-beliau ini hanya di dalam akta saja tidak terlibat dalam operasional kantor di Jakarta, dan tidak menerima gaji dari Jakarta, beliau berkedudukan di kantor pusat Singapura. Apakah ada kewajiban bahwa direksi ini harus memiliki IMTA? Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 15 Januari 2013.

 

Intisari:

 

 

Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

PT. PMA (Penanaman Modal Asing)

Kami asumsikan bahwa PT PMA (penanaman modal asing) tersebut adalah badan hukum perseroan terbatas (“PT”) yang didirikan di Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia, dan oleh karena itu, tunduk pada ketentuan hukum Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

 

Anggaran dasar PT memuat nama jabatan Direksi serta keterangan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan Direksi.[1] Apabila Direksi warga negara asing (“WNA”) tercantum namanya dalam akta pendirian PT serta anggaran dasar, maka secara formal hukum ia menjabat sebagai Direksi, meskipun ia tidak pernah hadir dan tidak menerima gaji. Kami asumsikan jabatan yang dipegang oleh WNA tersebut bukan merupakan jabatan yang dilarang untuk dipegang oleh orang asing (simak penjelasan soal ini di dalam artikel Jabatan-Jabatan yang Dapat Dipegang Oleh Orang Asing).

 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

PT PMA yang memperkerjakan tenaga kerja asing (“TKA”) wajib mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”). Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

 

Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing ("TKA") wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

 

Pengaturan lebih terperinci mengenai tata cara penggunaan TKA diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 16/2015”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 35/2015”).

 

Untuk bisa mendapatkan IMTA, perusahaan harus terlebih dahulu membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”).[2] RPTKA digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.[3]

 

Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tata cara pengesahan RPTKA selanjutnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenaker 16/2015:

 

(1)  Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:

a.    alasan penggunaan TKA;

b.    formulir RPTKA yang sudah diisi;

c.    surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

d.    akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;

e.    bagan struktur organisasi perusahaan;

f.     rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;

g.    keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;

h.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;

i.     surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;

j.     surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

k.    bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981

(2)  Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a.    nama pemberi kerja TKA;

b.    alamat pemberi kerja TKA;

c.    nama pimpinan perusahaan;

d.    nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

e.    uraian jabatan TKA;

f.     jumlah TKA;

g.    lokasi kerja TKA;

h.    jangka waktu penggunaan TKA;

i.     upah/gaji TKA;

j.     tanggal mulai dipekerjakan;

k.    jumlah TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang diciptakan;

l.     penunjukan TKI sebagai TM pendamping;

m. rencana program pendidikan dan pelatihan TKI.

 

Terhadap permohonan RPTKA dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, maka petugas Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA harus memberitahukan kepada pemberi kerja TKA kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi secara online.[4]

 

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (“Dirjen”) atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Direktur”) harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.[5]

 

Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur.[6] Tapi bagaimana jika TKA yang menduduki jabatan direksi itu berdomisili di luar negeri? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 37 ayat (2) Permenaker 35/2015 yang berbunyi:

 

TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

 

 

 



[1] Pasal 8 jo. Pasal 15 ayat (1) UUPT

[2] Pasal 5 ayat (1) Permenaker 16/2015

[3] Pasal 5 ayat (3) Permenaker 16/2015

[4] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenaker 16/2015

[5] Pasal 8 Permenaker 16/2015

[6] Pasal 37 ayat (1) Permenaker 35/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).