Jumat, 17 Maret 2017
Dibaca: 4194
Pertanyaan :
Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional
Apakah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu memperhatikan dua hal, yaitu Actus Reus (tindakan jahat) dan Mens Rea (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur Actus Reus (tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma.

 

Namun dalam menentukan Mens Rea dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam dan tidak bisa hanya melalui berita yang beredar secara luas, mengingat banyak sekali perbedaan versi di media atas apa yang terjadi di Myanmar.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari genosida.

 

Genosida

Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan bahwa:

 

“The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) ….. The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because they belong to these groups.”

 

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut:

 

“Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya) …. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok terebut.”

 

Dalam konteks hukum internasional, genosida diatur di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya adalah Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (“Konvensi Genosida”) pada tahun 1948 dan The Rome Statute of the International Criminal Court (“Statuta Roma”) pada tahun 1998.

 

Artikel 2 Konvensi Genosida dan Artikel 6 Statuta Roma mencantumkan pengertian genosida yaitu sebagai berikut:

 

“Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a).   Killing members of the group;

(b).   Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c).   Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d).   Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e).   Forcibly transferring children of the group to another group.”

 

Sebagaimana diterjemahkan sebagai berikut:

 

“Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

(a).   Membunuh anggota kelompok tersebut;

(b).   Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;

(c). Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;

(d).   Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;

(e).   Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.”

 

Selanjutnya, Artikel 1 Konvensi Genosida juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

 

“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.”

 

Kasus Rohingya

Untuk menganalisis apakah tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar termasuk genosida atau bukan, kita perlu mengamati 2 (dua) hal, yaitu Actus Reus (tindakan) dan Mens Rea (niat jahat) dalam tindakan tersebut.

 

Pertama, Actus Reus genosida adalah sebagaimana tercantum pada Artikel 6 Statuta Roma yang telah dijabarkan di atas. Saat ini memang muncul banyak versi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar di berbagai media. Namun sebagian besar media tersebut memberitakan bahwa telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam jumlah besar terhadap etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Apabila hal tersebut memang benar terjadi, maka setidaknya unsur dalam poin (a), (b) dan (c) Artikel 6 Statuta Roma telah terpenuhi.

 

Kedua, yang harus benar-benar diperhatikan adalah Mens Rea. Penting untuk dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya adalah tindakan terstruktur yang memang diniatkan untuk menghabisi etnis Rohingya secara keseluruhan.

 

Membuktikan Mens Rea memang bukan merupakan hal yang mudah, berikut ini terdapat beberapa pertimbangan hakim yang dapat dijadikan referensi untuk menentukan adanya Mens Rea:

1.  Hakim pada kasus Jelisic di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (“ICTY”) mengatakan bahwa adanya rencana atau kebijakan (plan or policy) dapat menjadi faktor penting untuk membuktikan adanya Mens Rea dalam melakukan tindak kejahatan genosida;

2.   Hakim pada kasus Semanza di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (“ICTR”) mengatakan bahwa Mens Rea dari pelaku dapat disimpulkan dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan;

3.  Hakim pada kasus Akayesu di ICTR berpendapat bahwa untuk menimbang suatu niat adalah faktor mental yang sangat sulit bahkan mustahil untuk ditentukan, dalam hal tidak ada pengakuan dari terdakwa, Mens Rea dapat disimpulkan dari faktor-faktor berikut ini, antara lain:

·    Adanya konteks umum bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku yang sama atau berbeda yang secara sistematis ditujukan terhadap kelompok yang sama;

·      Kenyataan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan sistematis dengan sasaran korban yang didasarkan pada keanggotan dari suatu kelompok tertentu dan tidak menargetkan kelompok lainnya;

·        Adanya rencana atau kebijakan yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut; dan

·        Adanya tindakan penghancuran secara berulang-ulang dan ditujukan secara diskriminatif.

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan apakah termasuk genosida atau bukan. Meskipun secara kasat mata tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah memenuhi syarat Actus Reus, namun kita memerlukan kajian yang lebih dalam menentukan Mens Rea yang dimiliki oleh pelaku dan kajian tersebut tidak bisa hanya melalui berita yang beredar secara luas.

 

Semoga penjelasan di atas dapat membantu dalam menganalisis dan mengklasifikasikan tindak kejahatan genosida, baik di Myanmar maupun di negara lainnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.       Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

2.       The Rome Statute of the International Criminal Court.

 

Referensi:

1. R. Lemkin, “Genocide as a Crime under International Law”, American Journal of International Law (1947) Vol. 41(1):145-151, http://www.preventgenocide.org/lemkin/ASIL1947.htm, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 16.32 WIB.

2.  United States Holocaust Memorial Museum, “The Genocide Convention in International Law”, https://www.ushmm.org/confront-genocide/justice-and-accountability/introduction-to-the-definition-of-genocide, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 16.40 WIB.

3.    ELSAM, Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jilid 1: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengalidan Pidana Internasional untuk Rwanda, http://lama.elsam.or.id/downloads/1296532497_ICTR.pdf, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 16.45 WIB.

4.    ELSAM, Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jilid 2: Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengalidan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia, http://lama.elsam.or.id/downloads/1296531552_ICTY.pdf, diakses pada 15 Maret 2017 pukul 17.25 WIB.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (S-1) dan Master of Public International Law dari Leiden University Belanda ini bergabung dengan divisi Hukumonline English sebagai Legal Analyst sejak 2015.