Selasa, 29 Januari 2013
Pertanyaan :
Apakah Seorang yang Bukan Sarjana Hukum Bisa Jadi Advokat?
Apakah seseorang yang bukan Sarjana Hukum, tapi memiliki gelar Magister Hukum (MH), bisa mendaftar menjadi Advokat? Terima kasih atas penjelasannya.
Jawaban :

Mengenai syarat-syarat menjadi advokat, Anda bisa merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat, yaitu:

a.    warga negara Republik Indonesia;

b.    bertempat tinggal di Indonesia;

c.    tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d.    berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e.    berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;

f.     lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g.    magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h.    tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i.      berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Prosedur selengkapnya untuk dapat diangkat menjadi advokat, sikalan simak artikel Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan.

 

Yang dimaksud dengan “berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, tidak hanya terbatas pada seseorang yang lulus sebagai sarjana hukum. “Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” memiliki cakupan yang lebih luas (namun tetap terbatas) yaitu mencakup lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

 

Jadi, yang dapat diangkat menjadi advokat adalah orang-orang yang merupakan sarjana (strata satu – S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Sehingga, apabila orang tersebut bukan sarjana hukum, akan tetapi masih termasuk ke dalam cakupan yang dimaksud “berlatar pendidikan tinggi hukum”, maka orang tersebut bisa diangkat menjadi advokat. Akan tetapi, apabila orang tersebut merupakan sarjana (S1) dari bidang pendidikan lain yang tidak termasuk ke dalam pembatasan atau cakupan di atas, maka tidak dapat menjadi advokat (contoh: sarjana teknik, sarjana ekonomi).

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution. Menurut Hasanuddin, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, tetapi tidak terbatas pada sarjana hukum (sebagai contoh bisa juga sarjana agama syariah, sarjana kepolisian). Sarjana yang dimaksud dalam pasal ini adalah sarjana strata satu (S1). Sehingga apabila bukan sarjana berlatar belakang pendidikan hukum (contohnya sarjana teknik) tetapi bergelar magister hukum (MH), maka tidak bisa diangkat menjadi advokat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Klinik hukumonline mewawancara Hasanuddin Nasution melalui sambungan telepon pada 28 Januari 2013.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.