Kami kurang mendapatkan keterangan yang jelas mengenai perjanjian utang piutang baru tersebut. Kami berasumsi bahwa perjanjian utang piutang baru tersebut bermaksud untuk mengganti para pihak yang ada dalam perjanjian utang piutang yang lama (adik Anda dan si A) menjadi antara Anda dan si A, dengan objek perjanjian yang tetap sama yaitu utang piutang antara adik Anda dan si A.
Jika Anda membuat perjanjian utang piutang yang baru, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ini karena perjanjian utang piutang adalah perjanjian riil. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian riil, menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (hal. 49), adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian riil adalah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang. Perlu diingatkan di sini bahwa bukan berarti dalam perjanjian riil tidak perlu ada sepakat/persetujuan, tetapi yang benar adalah, bahwa sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil.
Ini berarti apabila Anda membuat perjanjian baru dengan si A (Anda menjadi kreditur, dan si A menjadi debitur), maka Anda akan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang Anda perjanjikan dalam perjanjian baru tersebut. Jika Anda tidak menyerahkan uang sebagaimana diperjanjikan, maka perjanjian utang piutang antara Anda dan si A belum timbul atau belum berlaku.
Oleh karena itu, apabila yang Anda dan adik Anda maksudkan adalah hanya ingin mengganti para pihak dalam perjanjian, dari adik Anda dan si A menjadi Anda dan si A, maka yang perlu adik Anda lakukan adalah melakukan novasi atas perjanjian utang piutang (perjanjian utang piutang antara adik Anda dan si A).
Pengertian mengenai novasi tidak diberikan dalam undang-undang, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), novasi diterjemahkan sebagai pembaruan utang.
J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang (hal. 102-103), menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPer, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:
1. Pertama disebutkan tentang penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif);
2. Kedua, di mana ada debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif);
3. Ketiga dan yang terakhir, peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk meggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif).
Bunyi selengkapnya Pasal 1413 KUHPer adalah sebagai berikut:
Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:
1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.
Dalam kasus Anda, novasi yang harus dilakukan adalah novasi subjektif aktif, yaitu yang diganti adalah krediturnya, dari adik Anda menjadi Anda. J. Satrio (hal. 117) mengatakan bahwa tidak berarti bahwa novasi subjektif aktif harus dituangkan dalam satu perjanjian, yang penting adalah bahwa sesudah ada perjanjian antara kreditur baru dengan kreditur lama, debitur menyetujuinya, dengan demikian debitur tahu ke mana ia harus memberikan pelunasannya.
Jadi, dalam hal ini Anda tidak perlu membuat perjanjian baru, cukup ada perjanjian antara Anda dan adik Anda bahwa Anda yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, dan pemberitahuan serta persetujuan dari debitur sehingga debitur bisa memberikan pelunasan kepada Anda.
Dalam hal Anda telah bertindak sebagai kreditur yang baru dan ingin memperkarakan perbuatan si A yang tidak juga membayar utangnya ke jalur hukum, tentu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah Anda akan mendapatkan kepastian hukum setelah pengadilan memberikan putusan mengenai kasus wanprestasi si A tersebut (apalagi jika Anda telah berusaha menyelesaikan urusan utang piutang tersebut dengan cara musyawarah dan si A tetap tidak mau membayar). Kerugiannya adalah tentu akan ada biaya yang harus Anda keluarkan dan waktu yang mungkin tidak sebentar untuk mengurus perkara tersebut hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
