Rabu, 22 Mei 2013
Dibaca: 12130
Pertanyaan :
Apakah Direksi Asing Wajib Diikutsertakan Program Jamsostek?
Apakah direktur asing wajib menjadi peserta jamsostek? Sampai batas usia berapa? Terima kasih.
Jawaban :

Pada dasarnya, setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek. Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”).

 

Untuk mengetahui apakah direktur asing wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apakah jabatan direktur termasuk ke dalam pengertian tenaga kerja yang ada dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) atau tidak.

 

Umar Kasim dalam artikelnya yang berjudul Karyawan Diangkat Jadi Direksi mengatakan bahwa ada perbedaan ketentuan hukum antara seorang karyawan (pekerja/buruh) dalam hubungan kerja dengan Direksi (cq. anggota Direksi) dalam hubungan hukum korporasi (corporate law). Walaupun menurut Prof. Iman Soepomo, karyawan dan anggota Direksi semuanya (sama-sama) merupakan tenaga kerja (Hukum Perburuhan/XVIII, 2001, hal. 3, lihat juga Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan).

 

Lebih lanjut, Umar Kasim menjelaskan jika seorang karyawan bekerja dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja), maka tentunya tunduk pada UU Ketenagakerjaan, yakni UU Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

 

Sedangkan, seorang anggota Direksi yang bekerja dalam hubungan hukum korporasi (berdasarkan anggaran dasar) tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Lebih jauh mengenai perbedaan antara karyawan dengan angota Direksi dapat Anda baca lebih lanjut dalam artikel Umar Kasim yang berjudul Karyawan Diangkat Jadi Direksi.

 

Oleh karena seorang anggota Direksi yang bekerja dalam hubungan hukum korporasi tunduk pada UUPT, maka ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya tidak berlaku bagi anggota Direksi.

 

Akan tetapi, perlu dilihat juga sebelumnya, apakah anggota Direksi asing tersebut diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT atau tidak diangkat melalui RUPS. Kemalsjah Siregar, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, dalam artikel yang berjudul Mantan Direktur Gugat Pewaralaba Papa Ron's Pizza, menandaskan perlunya dibedakan perlakuan antara direksi yang diangkat melalui RUPS dengan direksi yang diangkat oleh direktur.

 

Kemalsjah Siregar menjelaskan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewat mandat RUPS, maka ia wajib tunduk pada ketentuan UUPT. Jadi, kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri. Lain halnya kalau jabatan direksi diperoleh karena sikap 'murah hati' seorang direktur utama. Apapun alasannya, entah karena prestasi kerja, promosi atau apapun. Sepanjang seorang direktur itu diangkat oleh direktur utama, maka dia tetap berstatus sebagai pekerja, karena unsur upah, perintah kerja dan pekerjaan telah terpenuhi. Artinya jika kemudian hari ada sengketa, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 

 

Lebih lanjut, Kemalsjah Siregar mengatakan untuk mengetahui apakah seorang direksi itu diangkat melalui RUPS atau bukan, hal tersebut bukan perkara sulit. Lihat saja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”), perubahan AD/ART-nya atau akta berita acara RUPS. Kalau nama si direksi tidak ada, berarti dia diangkat oleh direktur utama. Artinya, dia adalah pekerja.

 

Oleh karena itu, jika anggota direksi asing ini diangkat tidak melalui RUPS dan berdampak pada statusnya sebagai tenaga kerja, maka peraturan ketenagakerjaan berlaku padanya. Ini berarti anggota direksi asing yang tidak diangkat melalui RUPS tersebut berhak untuk diikutsertakan pada program Jamsostek.

 

Mengenai kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerja asing dalam program Jamsostek terdapat pengecualiannya pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.02/MEN/XII/2004 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No. 2/2004”). Dalam Pasal 2 Permenaker No. 2/2004 dikatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki perlindungan melalui program Jamsostek di negara asalnya yang sejenis dengan program Jamsostek sebagaimana diatur dalam UU Jamsostek, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia.

 

Jadi, bagi anggota Direksi asing yang tidak diangkat melalui RUPS, maka pengusaha wajib mengikutsertakan anggota Direksi tersebut dalam program Jamsostek, kecuali anggota Direksi tersebut telah mengikuti program Jamsostek di negara asalnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.02/MEN/XII/2004 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.