hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 15 Maret 2013
Pertanyaan:
Pengalihan Pegawai Honorer Daerah ke Perusahaan Outsourcing
Saya pegawai honorer di lingkungan LPMP Propinsi Riau, yang telah mengabdi dari tahun 2008 s/d 2013. Pada awal Maret 2013 ini akan dipekerjakan ke pihak ketiga (outsourcing), padahal saya sudah menerima SK pengangkatan sebagai pegawai honorer pada tahun 2009. Apakah saya bisa dialihkan ke pekerja outsourcing?
bigeng
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, terlebih dahulu perlu saya jelaskan apa dan siapa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dimaksud.

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP No.19/2005) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis (UPT-Pusat) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat) yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

 

Keberadaan LPMP dimaksud, adalah sebagai amanat Pasal 91 PP No. 19/2005, bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP (selanjutnya disebut Permendikbud No. 37/2012), lebih jauh menjelaskan, bahwa LPMP dipimpin oleh seorang Kepala LPMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun susunan organisasi LPMP dimaksud (sesuai Pasal 4 Permendikbud No. 37/2012), terdiri dari :

a. Kepala (Kepala LPMP);

b. Subbagian Umum;

c. Seksi Sistem Informasi;

d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;

e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Selanjutnya ditegaskan, bahwa eselonisasi LPMP, masing-masing Kepala LPMP adalah jabatan struktural eselon III.a, dan Kepala Subbagian serta (para) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. (Pasal 8 Permendikbud No. 37/2012)

 

Sedangkan, kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang (ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja) terbagi dalam kelompok sesuai bidang kegiatannya, dimana setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMP (vide Pasal 7 ayat [2], ayat [3], dan ayat [4] Permendikbud No. 37/2012)

 

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (khususnya unit-unit internal Kementerian –termasuk UPT- yang terkait).Demikian juga dengan Pemerintah Daerah/institusi daerah dalam hal ini (dalam hal ini)Dinas-dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, serta Perguruan Tinggi.

 

Sebaliknya, setiap unit kerja (yang terkait tersebut) membantu Kepala LPMP dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya (sesuai bidang-tugasnya) masing-masing. (vide Pasal 10 dan Pasal 11 Permendikbud No. 37/2012).

 

Terkait dengan penjaminan mutu satuan pendidikan, ada pembagian kewenangan (siapa dan melakukan apa) masing-masing berwenang sebagai berikut :

-     Pada tingkat Kementerian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu, dan Menteri Agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu (Pasal 92 ayat [1] danayat [2] PP No.19/2005).

-     Sedangkan Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu (Pasal 92 ayat [3] PP No.19/2005);

-     Khusus untuk LPMP, mempunyai kewenangan mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (dhi. Dinas-dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi) dan Perguruan tinggi (vide Pasal 92 ayat (6) dan (7) PP No.19 Tahun 2005)

 

Sehubungan dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas, untuk menjawab permasalahan Saudara, tentunya harus melihat status Saudara, pada posisi mana eksistensi atau keberadaan Saudara?.

-     Berdasarkan uraian mengenai fungsi dan tugas serta susunan organisasi LPMP sebagaimana disebutkan di atas, dan jika kami asumsikan Saudara berada pada posisi Kelompok Jabatan Fungsional yang (tugasnya) mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan, maka seharusnya memang Saudara adalah Pegawai Negeri, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil pada instansi vertikal (Pusat) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-     Namun, jika seperti pengakuan Saudara, bahwa telah mendapat SK pengangkatan sebagai Pegawai honorer pada tahun 2009 (selama kurang lebih 5 tahun), maka asumsi saya Saudara adalah petugas atau aparat Pemerintah Provinsi untuk mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya Pemerintah Propinsi guna menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu (sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat [3] PP No. 19/2005). Dengan demikian Saudara adalah “pegawai daerahyang masih berstatus honorer yang lazim disebut pegawai honorer daerah.

 

Dengan perkataan lain Saudara bukan dan tidak merupakan organ dari LPMP yang sebenarnya, dalam arti sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada UPT LPMP dari Kemnedikanas dimaksud. Karena sebagaimana telah disebutkan dalam PP No.19/2005, bahwa LPMP adalah UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat), dengan demikian LPMP dimaksud adalah instansi vertikal dari Kementerian,  dan bukan unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari Kepala Daerah (dalam hal ini, Gubernur atau Bupati/Walikota).

 

Terkait dengan pengalihan Saudara pada perusahaan outsourcingalih daya (“outsourcing company), Saya kira memang sangat bergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah (dalam hal ini, Pemda Riau) sebagai pengemban tugas mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Propinsi untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan dimaksud (sesuai Pasal 92 ayat (2) PP No. 19/2005).

 

Apabila kebijakannya mengemban tugas mensupervisi dan membantu satuan pendidikan harus dengan PNS daerah, maka Pemda akan mengangkat Saudara sebagai Pengawai Negeri Sipil Daerah untuk tugas dimaksud. Akan tetapi, kalau kebijakannya di-pihakketiga-kan kepada outsourcing company, maka Pemda wajib mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan (tugas) tersebut.

 

Bilamana kebijakan yang ditempuh oleh Pemda adalah pengalihan kepada outsourcing company, kemungkinan alasannya karena memang Pemda tidak punya unit kerja/SKPD yang bernama LPMP, sehingga kebijakannya, adalah dialihkan kepada pihak lain melalui lembaga “outsourcing” dengan menundukkan diri (Pemda) pada ketentuan Alih Daya sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain.

 

Hal tersebut ditempuh juga kemungkinan karena adanya pembatasan dan larangan penerimaan dan pengangkatan Pegawai Honorer (termasuk pegawai honorer daerah) sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Saya pikir ini adalah jalan tengah yang lebih bijak dari pada harus menghentikan aktivitas Saudara.

 

Demikian jawaban dan penjelasan kami, semoga dapat dipahami.

 

Dasar Hukum:

1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

5.     Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP

6.     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

5407 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.