Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Saya mencintai seorang wanita (C) yang waktu itu sedang punya pacar (A) yang sudah beristri. Lalu karena usaha saya, saya mampu mengambil hati C sehingga dia bersedia berpacaran dengan saya. Kemudian kami merencanakan menikah, tetapi terjadi hubungan badan pranikah antara saya dan C. Pernikahan kami dipercepat karena C hamil. Setelah berjalan satu tahun, C jujur pernah berhubungan badan dengan A sebelum kami menikah, setelah pernah berhubungan badan dengan saya. Setelah saya amati anak kami, sepertinya anak ini adalah keturunan dari A.
Pertanyaannya, apakah saya bisa menuntut A atau C? Upaya hukum apa yang bisa saya lakukan?
Penggunaan tes Deoxyribonucleic Acid (”DNA”) dalam kasus hukum di Indonesia bukan hal baru. Salah satunya, melalui pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti dengan cara tes DNA, dapat diketahui siapa yang merupakan orang tua kandung dari seorang anak.
Lantas, apa dasar hukumnya? Kemudian, apa upaya hukum yang bisa dilakukan suami jika anak merupakan akibat dari perzinaan istri dengan orang lain?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada Selasa, 19 Februari 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, untuk mengetahui dengan pasti apakah Anda adalah ayah biologis dari anak tersebut atau bukan, tidak cukup hanya dengan mengamati ciri-ciri fisik atau sifat-sifat anak tersebut. Anda perlu membuktikan siapa ayah biologis dari anak tersebut menggunakan bantuan teknologi seperti tes Deoxyribonucleic Acid (”DNA”). Disarikan dari artikel Ini Beberapa Kasus yang Dipecahkan dengan Tes DNA, tes DNA untuk menentukan siapa orangtua dari seorang anak sudah sering digunakan. Dalam artikel tersebut, ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Djaja S. Atmadja menjelaskan bahwa penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan hal baru. Djaja S. Atmadja memberikan beberapa contoh kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan tes DNA, antara lain:
Anak tersebut mengalami kelainan mental dan tidak bisa dimintai keterangan di persidangan karena ia adalah anak di bawah umur. Si anak hanya mengatakan “main kuda-kudaan dengan kakek”. Sementara, si kakek yang disebut sudah pikun, sehingga tidak bisa dimintai keterangan juga. Pada akhirnya, pengadilan meminta untuk dilakukan tes DNA. Lalu, terbukti bahwa anak itu adalah anak si kakek. Hal ini merupakan kasus incest antara kakek dan cucunya.
Berdasarkan pengakuan si gadis, dia diperkosa oleh tetangganya yang berusia 20 tahun. Karena si gadis masih anak-anak, maka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, keterangannya tidak bisa dipertimbangkan di pengadilan. Kemudian, menurut pemeriksaan DNA dari tersangka, janin itu adalah benar anak tersangka. DNA ini awalnya satu-satunya bukti. Namun, hukum Indonesia membutuhkan minimal dua alat bukti di persidangan. Akhirnya, tersangka mengakui perbuatannya, sehingga terdapat dua alat bukti berupa hasil tes DNA dan pengakuan tersangka.
Lebih lanjut, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur mengenai pembuktian hubungan anak dengan orang tuanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca sebagai berikut:
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Berdasarkan putusan MK tersebut, melalui pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti dengan cara tes DNA, dapat diketahui siapa yang merupakan ayah kandung dari anak Anda tersebut.
Kemudian penting untuk diketahui, menurut Achmad S. Soemadipradja dalam buku berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Walau demikian, tes DNA tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan di persidangan sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Sehingga, posisi tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat atau alat bukti sekunder, bukan alat bukti primer.[1]
Sebagai informasi, dalam hukum positif Indonesia, tes DNA adalah bagian dari Visum et Repertum (“VeR”), yang dalam undang-undang masuk dalam kategori alat bukti surat.[2] Hasil pemeriksaan DNA juga tergolong sebagai keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang karena memiliki keahlian khusus untuk mengungkap identitas korban dan pelaku tindak pidana. Maka dari itu, hasil pemeriksaan DNA tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti surat, tetapi harus diikuti dengan pemberian keterangan ahli di depan persidangan.[3]
Menjawab pertanyaan Anda mengenai upaya hukum apa yang bisa dilakukan, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai seorang suami, Anda dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istri Anda, bilamana Anda dapat membuktikan bahwa istri Anda telah berzina dan anak tersebut adalah akibat dari perzinaan. Kemudian, yang memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan adalah pengadilan.[4]
Sedangkan, dalam hal Anda dan istri Anda beragama Islam, berlaku ketentuan Pasal 102 KHI sebagai berikut:
Kemudian mengenai penuntutan, apabila yang Anda maksud adalah penuntutan pidana, pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam hukum pidana yang mengatur hal tersebut. Namun, jika Anda ingin menuntut berdasarkan tindak pidana penipuan, kami akan menjelaskan pasal dalam KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026. Unsur-unsur tindak pidana penipuanpun harus dipenuhi.
| KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
| Pasal 492 Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023, kategori V adalah Rp500 juta. |
Lebih lanjut, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu:
Serupa dengan unsur-unsur dalam KUHP lama, unsur-unsur tindak pidana penipuan apabila dilihat menurut Pasal 492 UU 1/2023 adalah:
Baca juga: Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan
Sebagai contoh, Anda dapat lihat dalam Putusan PA Wonosobo 969/PDT.G/2020/PA.WSB. Pada kasus ini, penggugat melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat (mantan istri) di Taiwan, pada tanggal 15 Desember 2015. Tergugat melahirkan anak di Taiwan ketika bekerja di Negara Taiwan, sementara antara penggugat dan tergugat tidak melakukan hubungan suami dan istri. Berdasarkan hasil identifikasi melalui DNA, anak tersebut bukanlah anak yang didapatkan dari hasil pembuahan antara penggugat dan tergugat.
Penggugat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama pada tanggal 17 Juni 2020. Sebelumnya, antara penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2004 dan bercerai pada 27 Juli 2016. Sedangkan anak yang diingkari penggugat lahir pada tanggal 15 Desember 2015. Maka, dapat diartikan bahwa anak yang diingkari penggugat lahir pada saat penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan sah atau belum bercerai.
Jika dikaitkan dengan KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu pengingkaran anak sudah terlampau jauh, yakni sekitar 4 tahun, sementara penggugat sudah mengetahui dan mengingkari sejak lahirnya anak tersebut pada 15 Desember 2015 yang lalu. Ditinjau dari Pasal 102 ayat (2) KHI, gugatan pengingkaran anak yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena diajukan sesudah lampau waktu.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
[1] Tommy Masoara. Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016, hal. 143.
[2] Tommy Masoara. Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, 2016, hal. 143.
[3] Adi Rais Patanra (et.al). Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid). Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol. 2, No. 3, 2020, hal. 219.
[4] Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Butuh lebih banyak artikel?
