Senin, 17 April 2017
Dibaca: 201882
Pertanyaan :
Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?
Antara UMP dan UMK, mana yang harus menjadi acuan perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya? Sedangkan, antara UMP dan UMK, setahu saya besarannya berbeda.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 22 Pebruari 2013.

 

Intisari:

 

 

Jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kami berasumsi bahwa yang Anda maksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMP dan UMK.

 

Berikut adalah pengertian mengenai UMP dan UMK menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permen Upah Minimum”):

1.   Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

2.    UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

3.    UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

 

UMP ditetapkan oleh gubernur.[1] Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.[2] Besaran UMK yang ditetapkan lebih besar dari UMP.[3]

 

Memang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maupun Permen Upah Minimum tidak disebutkan secara ekplisit tentang upah minimum mana yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Akan tetapi, melihat dari pengertian di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP.

 

Ini berarti ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

 

Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

 

Hal ini juga dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha memberikan upah di bawah UMK dalam peraturan/keputusan gubernur di masing-masing daerah. Contohnya sebagai berikut:

 

1.    Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017:

 

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

2. Poin Kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/Disnakertrans/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sintang Tahun 2017:

 

Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.

 

Dalam beberapa peraturan/keputusan Gubernur juga ditetapkan mengenai penangguhan UMK bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UMK. Ini berarti bahwa upah minimum yang dipakai adalah UMK, sedangkan jika pengusaha tidak mampu menyesuaikan dengan UMK, pengusaha dapat meminta penangguhan. Seperti misalnya dalam Poin Keempat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1191-BANGSOS/2016 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

 

Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 22 Desember 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017; dan

c.  dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

4.    Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017;

5.   Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1191-BANGSOS/2016 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

6.    Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/Disnakertrans/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sintang Tahun 2017.

 



[1] Pasal 6 ayat (1) Permen Upah Minimum

[2] Pasal 7 ayat (1) Permen Upah Minimum

[3] Pasal 7 ayat (3) Permen Upah Minimum

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.