Senin, 14 Maret 2016
Dibaca: 112839
Pertanyaan :
Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan
Ada anak laki-laki dan perempuan masih di bawah 18 tahun melakukan hubungan suami istri. Perbuatan dilakukan karena si laki-laki merayu si perempuan, keduanya melakukannya secara suka sama suka. Tetapi, ada orang lain yang melaporkan kejadian ini. Pertanyaan; 1) kasus ini dalam kategori kasus pelecehan atau pencabulan? 2) ancaman dari perbuatan tersebut dalam pasal berapa?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 13 Maret 2013.

 

Intisari:

 

 

Perlu dibuktikan dan diterangkan lebih lanjut perbuatan apa yang dilakukan anak laki-laki dan perempuan tersebut, apakah perbuatan cabul atau benar-benar melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan seksual/persetubuhan).  Meski demikian, persetubuhan masuk pula dalam lingkup perbuatan cabul walaupun di undang-undang disebutkan sendiri.

 

Dalam praktiknya, perkara perbuatan cabul dan persetubuhan ini diadili oleh hakim berdasarkan pasal perbuatan cabul dalam UU Perlindungan Anak.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Perbuatan Cabul Terhadap Anak

Sebelumnya, kami sampaikan bahwa kedua laki-laki dan perempuan tersebut masih digolongkan sebagai anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1]

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual, Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.

 

Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

 

 

Jika memang perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan:

 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

 

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35/2014 sebagai berikut:

 

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

 

Perlu diketahui pula bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

 

2.    Hubungan Seksual Terhadap Anak

Akan tetapi, pada pertanyaan Anda dikatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual/persetubuhan) dengan cara si laki-laki membujuk/merayu terlebih dahulu. Jika sampai melakukan persetubuhan (bukan hanya sebatas perbuatan cabul tanpa persetubuhan), maka pelakunya dapat dijerat pidana karena melakukan persetubuhan dengan anak.

 

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.[2]

 

Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[3]

 

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada prakteknya anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak lain, bisa juga dijerat dengan pasal mengenai perbuatan cabul, bukan pasal tentang persetubuhan.

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak perempuan dengan cara membujuk/merayu dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn.

 

Pelaku dan korban melakukan persetubuhan. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat perbedaan keterangan. Menurut keterangan saksi korban, saksi korban dan anak tersebut telah melakukan persetubuhan. Sedangkan menurut terdakwa, tidak terjadi persetubuhan. Visum et repertum pun hanya memberikan keterangan bahwa memang ditemukan robekan pada kelamin korban, akan tetapi tidak menerangkan apakah kerusakan alat kelamin korban diakibatkan masuknya kelamin terdakwa atau jari tangan. Karena itu, hakim menimbang bahwa sulit untuk membuktikan apakah persetubuhan benar terjadi.

 

Meski demikian, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah merupakan perbuatan cabul yang lingkupnya lebih luas dari perbuatan persetubuhan.

 

Akhirnya, dengan menimbang pada Pasal 82 ayat (1) UU 35/2014, Hakim menyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Manado untuk jangka waktu 90 hari kerja.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

3.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn



[2] Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D UU 35/2014

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).