hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 08 April 2013
Pertanyaan:
Apakah Perubahan Komposisi Saham Mempengaruhi Susunan Direksi dan Komisaris?
Terkait perubahan komposisi saham (mayoritas dan minoritas) dalam PT, jika sebelumnya si A menjadi dewan komisaris dengan saham minoritas, apakah jika dia menjadi pemilik saham mayoritas maka dia menjadi dewan direksi? Apakah si A berhak mendapatkan pesangon jika masa tugasnya sebagai dewan direksi dan merangkap Direktur PT tersebut berakhir? Mohon bantuan penjelasannya, terima kasih.
tatak_bm
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5135b4b87dbd4/lt519dc9e3ae6b9.jpg

Sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan, perlu diinformasikan bahwa dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (“UU 40/2007”) tidak mengenal istilah Dewan Direksi. Dalam UU 40/2007 hanya mengenal istilah Direksi. Direksi dapat terdiri dari beberapa orang Direktur atau bisa juga hanya terdiri dari 1 (satu) orang.

 

Berdasarkan UU 40/2007, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Klasifikasi mengenai ketentuan bagi seseorang yang menjabat sebagai Direksi diatur dalam Pasal 93 UU 40/2007 yaitu:

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan sebelum pengangkatan pernah:

a.     Dinyatakan pailit;

b.     Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

c.      Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

 

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pemilihan Dewan Komisaris yang diatur pada Pasal 110 UU 40/2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada kewajiban bagi setiap Pemegang Saham suatu Perseroan untuk menduduki jabatan-jabatan Dewan Komisaris atau Direksi.

 

Pergantian Pemegang Saham pada sebuah perseroan seringkali membuahkan hasil terjadinya perubahan manajemen sebuah perseroan. Hal ini disebabkan tugas dan wewenang yang diberikan menurut UU 40/2007 berbeda antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

 

Menurut UU 40/2007, tugas dan wewenang Direksi adalah melakukan kepengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan (day to day business), sedangkan tugas dan wewenang Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan Perseroan baik usaha Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

 

Didasari dari ketentuan tersebut di atas, Pemegang Saham Mayoritas biasanya menginginkan untuk terjun langsung, atau setidaknya menempatkan orang kepercayaannya, dalam menjalankan Perusahaan, dan jabatan Direksi yang dapat memenuhi keinginan tersebut sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Maka, melalui mekanisme RUPS kemudian ditentukan susunan Direksi.

 

Sedangkan terkait pemberhentian Direksi, pengaturan mengenai pemberhentian tersebut harus mengikuti UU 40/2007 dan Anggaran Dasar dari Perseroan tersebut. Berbeda dengan karyawan, terkait pemutusan hubungan kerjanya wajib mengikuti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang memiliki pesangon dan penghargaan kerja.

 

Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (5) UU 13/20 yang memberikan penjelasan tentang pengertian Pengusaha, yaitu sebagai berikut:

a.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

 

Sedangkan, berdasarkan UU 40/2007 yang menjalankan Perusahaan adalah Direksi. Sebagaimana penjelasan di atas, Direksi bertugas untuk melakukan kepengurusan perusahaan. Adapun terkait Hubungan Kerja yang diatur pada UU 13/2003 adalah hubungan antara Pengusaha dengan karyawan.

 

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas, Direksi tidak memiliki kesamaan pengaturan dengan pengaturan karyawan. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang seorang Direksi yang bertindak sebagai Pengusaha, sehingga dirinya disamakan dengan Perusahaan. Sehingga Direksi dalam pengaturan pengupahannya tidak dapat disamakan dengan karyawan yang mengacu kepada UU 13/2003.

 

Berdasarkan UU 40/2007 tidak ada pengaturan khusus mengenai kewajiban memberikan pesangon terhadap Direksi yang diberhentikan dari jabatannya, hal itu biasanya menjadi pengaturan intern pada sebuah perusahaan yang diatur dalam anggaran dasar sebuah perseroan atau diberikan berdasarkan persetujuan RUPS.

 

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Perusahaan untuk memberikan pesangon terhadap Direksi sebagaimana pesangon yang wajib diberikan perusahaan terhadap karyawan.

 

Karyawan yang diangkat menjadi Direksi

Adapun isu lain yang perlu digarisbawahi, yaitu seringkali seorang anggota Direksi diangkat dari karyawan teladan yang memiliki prestasi baik. Namun, seringkali terlupakan bahwa karyawan tersebut sebelum menjadi Direksi terikat akan perjanjian kerja dengan perusahaan. Di sinilah seringkali terjadi permasalahan, yaitu pada saat tidak dilakukannya pengakhiran perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan tersebut, sebelum diangkat menjadi Direksi perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak pernah adanya pengakhiran hubungan kerja terlebih dahulu terhadap mantan karyawannya tersebut.

 

Sehingga pada saat pemberhentian Direksi dengan skema di atas, maka statusnya kembali menjadi karyawan dan masa kerjanya sebagai karyawan tetap berlanjut. Apabila hendak diberhentikan dari status karyawannya, maka harus mengikuti prosedur dalam UU No. 13/2013. Untuk menghindari komplikasi permasalahan hukum, dapat dibuat kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan yang juga mantan direksi tersebut, mengenai kompensasi sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan

2.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5135aa700805e/lt53e1abe6ac513.jpg

6755 hits
Di: Hukum Perusahaan
sumber dari: SMART Attorneys at Law
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.