Senin, 25 Maret 2013
Dibaca: 35036
Pertanyaan :
Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online
Bagaimana cara pembayaran PNBP untuk pendaftaran Fidusia Online?
Jawaban :

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang telah meluncurkan sistem fidusia online pada 5 Maret 2012. Sebelum adanya sistem fidusia online, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual. Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Masalah Fidusia Ulang.

 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia online dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System), yang selanjutnya kami tulis “Surat Edaran Dirjen AHU”. Informasi selanjutnya Anda dapat lihat di laman resmi www.ditjenahu.kemenkumham.go.id

 

Menurut Surat Edaran Dirjen AHU, pemberlakuan sistem pendaftaran jaminan fidusia online merupakan pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

 

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya akan dijadikan dasar pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia ini dikenakan tarif sebagai penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”). Anda dapat melihat pengenaan tarif yang berlaku dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Mengenai cara pendaftaran fidusia online, Anda dapat mempelajarinya dalam video tutorial di sini. Di dalam video tutorial tersebut antara lain dijelaskan bahwa cara pembayaran fidusia online adalah dengan mencetak tanda bukti pendaftaran fidusia online dan kemudian membayarkan kepada kantor cabang Bank BNI terdekat sesuai tarif PNBP yang berlaku.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

3.    Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.