Selasa, 13 Desember 2016
Dibaca: 4115
Pertanyaan :
Apakah Reseller dalam Bisnis Online Memerlukan Izin?
Saya ingin melakukan bisnis online yakni penjualan tempat air mineral gelas berbahan kayu jati. Kami mendapatkan tempat air mineral gelas bahan kayu jati tersebut dengan mengikuti paket reseller yang ada di sebuah alamat website. Yang ingin kami tanyakan, apakah bisnis online yang ingin kami lakukan membutuhkan surat perizinan semacam SIUP, NPWP, dan lain-lain?
Jawaban :

 

 

 

Logo Easybiz

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia. Mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.

www.easybiz.id

 

 

 

 

Intisari:

 

 

Anda dapat mengurus kepemilikan dokumen seperti mulai dari akta pendirian badan usaha sampai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) agar usaha Anda legal, profesional, dan kredibel. Jika Anda mendapatkan barang secara online tapi menjualnya secara offline, maka Anda bisa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) dengan kode bidang usaha perdagangan umum.

 

Lalu bagaimana perizinannya jika Anda mendapatkan barang secara online tapi menjualnya secara online juga? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Poin paling penting yang ingin kami sampaikan di sini adalah selain memberikan proteksi dari segi hukum, bisnis yang dilengkapi dengan pendirian badan usaha dan perizinan lainnya membuat bisnis Anda lebih profesional. Bisnis yang telah memiliki perizinan dapat meminimalisir risiko tuntutan hukum di kemudian hari.

 

Bentuk Badan Usaha

Bila memungkinkan, badan usaha yang didirikan sebaiknya adalah Perseroan Terbatas (PT), mengingat dengan mendirikan PT (karena statusnya badan hukum), ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi kalau perusahaan mengalami kerugian, tanggung jawab Anda sebatas modal yang dimiliki di perusahaan tersebut. Selengkapnya tentang pendirian PT dapat Anda pelajari di Proses dan Syarat Pembuatan PT.

 

Keuntungan mendirikan PT atau Persekutuan Komanditer (“CV”) untuk bisnis Anda adalah Anda dapat mengurus kelengkapan dokumen perizinan lainnya mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), dan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”). Bila telah memiliki dokumen mulai dari akta pendirian badan usaha sampai TDP, maka bisnis yang Anda jalankan telah legal, profesional, dan kredibel.

 

Perizinan Perdagangan

Poin penting lainnya adalah setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas perdagangan wajib memiliki SIUP. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 46/2009”).[1]

 

Namun, untuk perusahaan yang masih kecil, yang skalanya mikro, ada pengecualiannya, yaitu tidak mutlak harus memiliki SIUP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:[2]

a.    usaha perseorangan atau persekutuan;

b.    kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan

c.    memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Bisnis Online

Kemudian terkait dengan bisnis online yang Anda jalankan, kami melihatnya ada 2 (dua) kemungkinan. Yang pertama, Anda mendapatkan barang secara online tapi menjualnya secara offline, misalnya dengan membuka toko secara fisik. Kemudian yang kedua, Anda mendapatkannya online dan menjualnya pun secara online.

 

Untuk cara penjualan yang pertama (secara offline), Anda bisa menggunakan SIUP dengan kode bidang usaha perdagangan umum. Klasifikasi bidang usaha selengkapnya dapat dipelajari di Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 95/2015”).

 

Namun, mengingat masing-masing daerah biasanya memiliki kebijakan tersendiri mengenai KBLI, sebaiknya Anda mendatangi Kantor Pemerintah Daerah atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah Anda untuk memastikan apakah bidang usaha yang akan dijalankan dapat menggunakan SIUP atau memerlukan izin khusus. Sebagai tambahan informasi, di Jakarta untuk bidang usaha yang bisa menggunakan SIUP perdagangan dan jasa, acuannya adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perizinan Perdagangan.

 

Untuk cara penjualan yang kedua (secara online), bisnis yang Anda jalankan dikategorikan sebagai penjualan online (e-commerce). Berbeda dengan cara yang pertama dimana bisa menggunakan kode perdagangan umum sesuai KBLI, maka untuk bidang usaha e-commerce, prosedur perizinannya lebih panjang. Selain harus memiliki SIUP dan TDP, maka portal atau aplikasi online yang digunakan untuk menjual barang juga harus didaftarkan untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)[3]. Untuk proses pendaftarannya Anda dapat mengakses laman https://pse.kominfo.go.id/. Anda bisa menghubungi Easybiz untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai proses pendirian perusahaan e-commerce mengingat proses pembuatan akta pendirian perusahaannya juga memerlukan persyaratan khusus.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

3.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

4.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;

5.    Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

6.    Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perizinan Perdagangan.

 



[1] Pasal 2 ayat (1) Permendag 46/2009

[2] Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah