Jumat, 02 Pebruari 2018
Pertanyaan :
Jangkauan Yurisdiksi UU ITE Menjerat Pelaku Cracking Server Milik Asing
Seorang Warga Negara Indonesia yang berada di Australia melakukan cracking sebuah server web yang berada di Indonesia, yang ternyata pemilik server adalah orang China dan tinggal di China. Hukum mana yang dipakai untuk mengadili si pelaku?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Dalam perkembangannya hacking dan cracking menjadi dua istilah yang memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan membobol sistem komputer dengan memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya.

 

Hacking dan cracking termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

 

Kemudian mengenai hukum mana yang berlaku, perlu diketahui bahwa cakupan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (termasuk perbuatan cracking), baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

 

Sehingga, hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dapat diterapkan pada pelaku cracking tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pertama-tama kita perlu membahas lebih dahulu mengenai istilah hacking dan cracking.

 

Arti Hacking dan Cracking

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH dalam bukunya Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, dalam dunia komputer terdapat dua istilah yang semula berbeda artinya tetapi dalam perkembangannya menjadi dua istilah yang memiliki arti yang sama. Kedua istilah tersebut adalah hacking dan cracking.

 

Lebih lanjut, menurut pendapat Sutan Remy Syahdeini, hacking adalah perbuatan membobol sistem komputer. Istilah “membobol” digunakan karena perbuatan tersebut adalah memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya. Pelaku hacking biasanya disebut hacker.

 

Pengertian hacking ini sesuai dengan pendapat dari Susan W. Brenner, sebagaimana yang dikutip Sutan Remy Syahdeini yaitu, “Hacking is gaining unauthorized access to a computer system and, as such, is conceptually analogous to real word trespassing.” Atau ibaratnya ada orang yang memasuki halaman atau tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, yang dalam sistem Common Law disebut trespassing.

 

Masih menurut pendapat Susan W. Brenner, dikutip Sutan Remy Syahdeini, yang dimaksud dengan cracking adalah “Gaining unauthorized access to a computer for the purposes of committing a crime ‘inside’ the system, is conseptually analogous to burglary.” Apabila terjadi dalam dunia nyata, cracking disamakan dengan Pencurian (burglary).

 

Sekalipun para hacker (pelaku hacking) berpandangan bahwa hacking dan cracking adalah dua perbuatan yang berbeda satu sama lain, namun media massa nampaknya tidak dapat membedakan kedua istilah tersebut, sehingga hacking dan cracking digunakan istilahnya dalam arti yang sama.

 

Hacking dan Cracking Menurut Hukum Indonesia

Ketentuan mengenai hacking dan cracking di Indonesia secara khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Menurut kategori tindak pidananya, di antaranya:

1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 30),

2. Melakukan penyadapan (intersepsi) atas informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 31),

3. Mengubah dan mentransmisi informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 32),

4. Mengganggu dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 33), dan

5. Memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 35).

 

Jadi, berdasarkan pasal-pasal di atas, hacking dan cracking termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan UU ITE.

 

Jangkauan Yurisdiksi Penegakan UU ITE

Sedangkan mengenai jangkauan yurisdiksi dari UU ITE Indonesia diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 37 UU ITE yang berbunyi:

 

Pasal 2 UU ITE:

 

Undang-Undang (UU ITE) ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

 

Dan larangan yang termuat dalam Pasal 37 UU ITE:

 

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

 

Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan perihal seorang warga negara Indonesia yang berada di Australia melakukan cracking atas sebuah server web yang berada di Indonesia, yang ternyata pemilik server adalah orang China dan tinggal di China, maka menurut ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 37 UU ITE, hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dapat diterapkan pada pelaku cracking tersebut.

 

Sebagai informasi tambahan yang tidak kalah penting dengan penjelasan di atas, ada tiga ciri penting yang perlu kita pahami dalam penggunaan teknologi informasi untuk sistem informasi dan transaksi elektronik, yaitu lintas teritorial (borderless), universal dan dapat dilakukan pelaku tanpa nama (anonymous).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Grafiti. 2009.

 

 

 

 



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.