Selasa, 22 May 2018
Pertanyaan :
Langkah Hukum Jika Pengunduran Diri Bekerja Ditolak
Saya seorang karyawan swasta. Karena saya menderita sakit liver akut, maka saya memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaan dan memilih lebih fokus berobat. Akan tetapi, perusahaan menunda pengunduran diri saya dan meminta untuk tetap bekerja. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan akan menerapkan aturan ketat dan menindak saya sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah apa yang harus saya ambil untuk menghadapi perusahaan? Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Secara umum, pengunduran diri yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) berikut:
  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
 
Terkait pengajuan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, sebenarnya hal ini sebagai persiapan untuk perusahaan mencari pengganti dari orang yang mengundurkan diri itu.
 
Menurut hemat kami, jika Anda telah memenuhi ketiga syarat pengunduran diri di atas, maka seharusnya tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tetap menyuruh Anda bekerja, karena perusahaan sudah mempunyai waktu 30 hari untuk mencari pengganti Anda.
 
Jika antara Anda dan perusahaan ada ketidaksesuaian pendapat mengenai pengunduran diri Anda (pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Anda sebagai karyawan), maka dapat dikatakan terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
 
Langkah yang dapat diambil adalah dengan terlebih dahulu menyelesaikannya upaya kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara Anda dengan perusahaan. Anda perlu menjelaskan dengan baik bahwa alasan Anda mengundurkan diri adalah karena penyakit Anda, dan pastikan Anda telah memenuhi semua syarat pengunduran diri. Apabila gagal, Anda dapat menempuh jalur tripartit dengan mencatatkan perselisihan ini kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nantinya, Anda dan perusahaan akan ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan, yaitu melalui mediasi atau konsiliasi untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja. Apabila hal ini gagal juga, Anda dapat mengajukan perselisihan Anda ke Pengadilan Hubungan Industrial.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan tentang status Anda sebagai karyawan, apakah berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak.
 
Perjanjian Kerja
Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[1]
 
Sementara itu, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[2]
 
Perjanjian kerja sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).[3] 
 
PKWT menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenakertrans 100/2004”) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[4] PKWT didasarkan atas:[5]
  1. jangka waktu;
  2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 
Sementara PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.[6]
 
Ketentuan Pengunduran Diri
Pada dasarnya, pengunduran diri harus memenuhi syarat-syarat berikut:[7]
  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
 
Terkait pengajuan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Aturan Jangka Waktu Pemberitahuan Pengunduran Diri (One Month Notice), menurut Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Aloysius Uwiyono, bisa saja perusahaan menetapkan pengajuan permohonan pengunduran diri lebih dari 30 hari, tapi kurang tidak boleh. Karena sebenarnya hal ini sebagai persiapan untuk perusahaan mencari pengganti dari orang yang mengundurkan diri itu.
 
Kemudian, pada dasarnya pengusaha harus memberikan jawaban atas permohonan pengunduran diri paling lambat dalam waktu 14 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.[8]. Dalam hal pengusaha tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut, maka pengusaha dianggap telah menyetujui permohonan diri.[9]
 
Untuk diketahui, ada ketentuan khusus apabila perjanjian kerja Anda adalah PKWT. Pasal 62 UU 13/2003 mengatur sebagai berikut:
 
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila perjanjian kerja Anda adalah PKWT dan Anda mengundurkan diri sebelum masa kerja Anda yang ditetapkan dalam PKWT berakhir, maka Anda diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar gaji sisa masa kerja Anda yang tercantum dalam PKWT. Lebih lanjut, Anda dapat menyimak artikel terkait Haruskah Membayar Denda Jika Resign Sebelum Waktu Berakhir.
 
Menyangkut tentang “perusahaan akan menerapkan aturan ketat dan menindak Anda sesuai dengan aturan yang berlaku”, perlu dipastikan “aturan” mana yang dimaksudkan. Pada dasarnya perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Begitu pula ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11] Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.[12] Anda dapat menyimak artikel terkait Mengatur Jangka Waktu Pengunduran Diri Lebih dari Ketentuan Undang-Undang.
 
Menurut hemat kami, jika Anda telah memenuhi ketiga syarat pengunduran diri di atas, maka seharusnya tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tetap menyuruh Anda bekerja, karena perusahaan sudah mempunyai waktu 30 hari untuk mencari pengganti Anda.
 
Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh
Jika antara Anda dan perusahaan ada ketidaksesuaian pendapat mengenai pengunduran diri Anda (pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Anda sebagai karyawan), maka dapat dikatakan terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[13]
 
Adapun langkah yang dapat Anda lakukan menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU Nomor 2/2004”) adalah dengan terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat antara Anda dengan perusahaan. Anda perlu menjelaskan dengan baik bahwa alasan Anda mengundurkan diri adalah karena penyakit Anda, yang mana ini merupakan alasan yang mendesak dan pastikan Anda telah memenuhi semua syarat pengunduran diri yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas.
 
Apabila upaya tersebut gagal, Anda dapat menempuh jalur tripartit dengan mencatatkan perselisihan Anda kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada wilayah perusahaan Anda dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan. Nantinya, Anda dan perusahaan akan ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan.[14] Untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja, pilihan upaya penyelesaian perselisihannya adalah mediasi atau konsiliasi.[15]
 
Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan tidak mencapai kesepakatan, maka anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”).[16]
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh, kasus yang berkaitan dengan pengunduran diri yang ditolak dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111 PK/Pdt.Sus-PHI/2017, dimana penggugat sebagai pekerja pada sebuah perusahaan (tergugat) berniat untuk mengajukan pengunduran diri dikarenakan akan ikut suami yang pindah kerja ke Kalimantan. Namun, setelah dinasehati tergugat supaya tidak mengundurkan diri sebab tenaga dan pikiran penggugat sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan setelah berdiskusi dengan keluarga, penggugat membatalkan niatnya untuk mengundurkan diri dengan menyampaikan langsung secara lisan.
 
Setelah bekerja kurang lebih 1 tahun, surat pengunduran diri justru dibuka dan diproses  kembali oleh tergugat dan telah disetujui dan ditandatangani, dan penggugat diputus hubungan kerjanya berdasarkan surat pengunduran diri tersebut. Putusan Pengadilan menginformasikan bahwa sebelumnya sudah dilakukan upaya bipartit antara penggugat dan tergugat namun gagal. Upaya tripartit melalui mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi juga gagal dalam menyelesaikan permasalahan. Tergugat tidak menerima isi anjuran mediator untuk kembali mempekerjakan penggugat dan telah mengabaikannya. Sehingga perkara dilanjutkan ke PHI.
 
Setelah melakukan pemeriksaan di persidangan dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada penggugat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/2001 tentang Perubahan Kepmenaker Nomor 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan diubah kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-111/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pasal 35A Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;
 
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
 

[1] Pasal 1 angka 15 UU 13/2003
[2] Pasal 1 angka 14 UU 13/2003
[3] Pasal 56 ayat (1) UU 13/2003
[4] Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans 100/2004
[5] Pasal 56 ayat (2) UU 13/2003
[6] Pasal 1 angka 2 Kepmenakertrans 100/2004
[7] Pasal 162 ayat (3) UU 13/2003
[9] Pasal 26 ayat (4) Kepmenakertrans 78/2001
[10] Pasal 54 ayat (2) UU 13/2003
[11] Pasal 111 ayat (2) UU 13/2003
[12] Penjelasan Pasal 111 ayat (2) UU 13/2003
[13] Pasal 1 angka 4 UU 2/2004
[14] Pasal 4 UU 2/2004
[15] Pasal 1 angka 11 dan 13 UU 2/2004 dan Bab II Bagian Kedua & Bagian Ketiga UU 2/2004
[16] Pasal 5 UU 2/2004


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)