Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Dear Hukumonline, melihat dari kegiatan mereka yang mungkin lintas daerah/propinsi dan memakan waktu, apakah Pengurus dari dari federasi/konfederasi serikat pekerja merupakan pekerja (masih berstatus pekerja) di suatu perusahaan anggota? Terima kasih.
Definisi serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU No. 21/2000”)adalah:
“…organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”
Kemudian, definisi dari federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan UU No. 21/2000 adalah sebagai berikut:
“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.” (angka 4)
“Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.” (angka 5)
Mengenai apakah pengurus dari dari federasi/konfederasi serikat pekerja merupakan pekerja (masih berstatus pekerja) di suatu perusahaan anggota atau bukan, pada dasarnya tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 13 UU 21/2000 hanya diatur secara umum bahwa keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, bahwa memang tidak ada peraturan tertulis mengenai apakah untuk menjadi pengurus dari federasi atau konfederasi harus merupakan pekerja dari suatu perusahaan anggota federasi atau tidak. Namun pada praktiknya, menurut Timbul, mengingat kesibukan yang akan dihadapi oleh pengurus federasi atau konfederasi, biasanya pengurus bukan pekerja aktif pada perusahaan anggota federasi atau konfederasi. Selain itu, Timbul mengatakan bahwa mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pengurus, ditentukan oleh federasi dan konfederasi masing-masing.
Sebagai tambahan, dalam UU 21/2000 hanya diatur mengenai pihak yang tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 15 UU No. 21/2000 mengatakan bahwa pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Catatan editor: Klinik hukumonline mewawancara Timbul Siregar melalui sambungan telepon pada 1 Mei 2013.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/IV/2005 Tahun 2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Butuh lebih banyak artikel?
