Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

Mengenai fungsi pesangon dapat kita jumpai pengaturannya dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang pada intinya mengatakan bahwa upah untuk pembayaran pesangon merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

KLINIK TERKAIT

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

10 Mei 2022

UMP Jakarta 2013 dan Komponen Upah Minimum

31 Mei 2013

Aturan Pensiun Pegawai BUMN

13 Mei 2013

Kontrak Kerja Outsourcing Hingga Usia 55 Tahun, Apakah Dibenarkan?

30 Apr 2013

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana yang disebut oleh Pasal 156 ayat (1) UUK.

Komponen uang pesangon diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UUK yang berbunyi:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a.    upah pokok;

b.    segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.”

Di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah (“SE-07/MEN/1990”) seperti yang Anda tanyakan memang tidak menyebutkan pesangon di dalamnya. Namun, kita dapat melihat pengertian tunjangan tetap dalam SE-07/MEN/1990 tersebut, yakni suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

Melihat dari ketentuan dalam UUK dan SE-07/MEN/1990 yang telah kami sebutkan di atas dapat diketahui bahwa memang benar apabila tunjangan perumahan, tunjangan pensiun dan tunjangan pajak seperti dalam cerita Anda telah diberikan secara teratur di setiap bulannya dengan diberikan bersamaan dengan upah pokok, maka seharusnya ketiga tunjangan di atas diberikan pula dalam perhitungan pesangon saat Anda di-PHK “secara hormat” oleh perusahaan.

Menjawab pertanyaan Anda yang lainnya, apabila tidak ada kata sepakat di antara Anda dengan HRD pada perusahaan Anda, maka mengenai upaya yang dapat Anda lakukan kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Sejak adanya UU PPHI, upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial akan dilakukan secara bipartit terlebih dulu. Bila upaya bipartit gagal, pekerja bisa memilih upaya mediasi atau konsiliasi yang ditawarkan di instansi ketenagakerjaan setempat. Apabila pihak-pihak memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, dapat membawa perkaranya ke pengadilan hubungan industrial.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah