Jumat, 17 Pebruari 2017
Dibaca: 8591
Pertanyaan :
Peluang Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia
Apakah bisa jika orang luar negeri (asing) menjadi PNS di Indonesia jika dia sudah menjadi warga negara Indonesia?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Senin, 01 Juli 2013.

 

Intisari:

 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

 

Apabila orang asing tersebut telah menjadi WNI dan memenuhi seluruh persyaratan, maka ia dapat melamar sebagai Calon PNS.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pegawai Negeri Sipil (“PNS”)

Sebelum menjawab, terlebih dahulu kami sebutkan PNS berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”):

 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

 

Terkait pertanyaan Anda, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 UU ASN yang berbunyi:

 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

 

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (“PP 98/2000”) yang berbunyi:

 

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

Persyaratan Menjadi PNS 

Menjawab pertanyaan Anda, maka kita mengacu pada persyaratan menjadi PNS yang memiiliki kaitan dengan pengadaan PNS. Pengadaan PNS dapat kita jumpai pengertiannya dalam Pasal 1 angka 1 PP 98/2000 yang berbunyi:

 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

 

Persyaratan untuk mengisi formasi yang lowong tersebut adalah:[1]

a.    warga negara Indonesia;

b.    berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

c.    tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d.    tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e.    tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;

f.     mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;

g.    berkelakuan baik;

h.    sehat jasmani dan rohani;

i.      bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

j.     syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

 

Dengan demikian, pada dasarnya apabila orang asing tersebut telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi seluruh persyaratan di atas, maka ia dapat melamar sebagai Calon PNS.

 

Hal penting yang juga harus dicermati adalah sebagai Pegawai ASN, eks WNA yang menjadi PNS itu wajib:[2]

a.    setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

b.    menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c.    melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

d.    menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.    melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

f.     menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g.    menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.    bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Namun perlu dicatat, tentu sebelum diangkat menjadi PNS, ia harus mengikuti prosedur-prosedur lainnya seperti lulus ujian penyaringan[3] dan telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah itu, ia dapat sah diangkat menjadi PNS apabila:[4]

a.    setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;

b.    telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

c.    telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

 

Contoh Kasus

Sebagai salah satu contoh kasus dimana Warga Negara Asing (“WNA”) tidak boleh menjabat sebagai PNS adalah kasus Joanina De Jesus Carvalho alias Nina sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

 

Sebagaimana informasi dalam artikel Jadi Warga Timor Leste, PNS Kota Bekasi Dipecat yang kami akses dari laman media Sindonews.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberhentikan Nina karena terdata sebagai warga Timur Leste. Kabid Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Ali Sofyan mengatakan bahwa pemecatan Nina berdasarkan keputusan Kepala BKN yang tertuang dalam keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 tentang Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.


Referensi:

https://metro.sindonews.com/read/1133229/171/jadi-warga-timor-leste-pns-kota-bekasi-dipecat-1471907212, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 15.48 WIB.

 



[2] Pasal 23 UU ASN

[3] Pasal 8 PP 98/2000

[4] Pasal 14 ayat (1) PP 98/2000

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).