Rabu, 26 Juni 2013
Dibaca: 165529
Pertanyaan :
Bolehkah Menceraikan Istri yang Sedang Hamil?
Suami saya berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain. Saya sudah memaafkan, apalagi saya sedang hamil. Eh, kok dia yang ingin menceraikan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya sedang hamil. Saya maunya baik-baik meminta suami jangan menceraikan saya. Apa yang bisa saya tuntut dari suami? Terima kasih.  
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya kami turut prihatin atas permasalahan yang Anda hadapi. Perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya penyelesaian perselisihan antara Anda dan suami telah dilakukan.

 

Pada dasarnya untuk dapat melakukan perceraian, suami istri tersebut harus mempunyai alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

 

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

 

Mengenai hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dapat dilihat lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (“PP 9/1975”). Kedua pasal tersebut menguraikan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

 

1.    Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2.    Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

3.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4.    Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

5.    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6.    Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

 

Selain dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, jika Anda beragama Islam, Anda dapat merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (“KHI”). Mengenai alasan perceraian, pada dasarnya KHI menganut hal yang sama dengan dua peraturan di atas. Akan tetapi dengan tambahan dalam KHI diatur juga bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik-talak atau peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI).

 

Dengan melihat alasan-alasan perceraian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada alasan kuat bagi suami Anda untuk menggugat cerai Anda. Kecuali jika memang ada alasan lain yang sedemikian rupa dapat memicu pertengkaran sehingga tidak ada harapan bahwa Anda dan suami dapat hidup rukun lagi (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) angka 6 UU Perkawinan maupun Pasal 19 angka 6 PP 9/1975).

 

Namun demikian, jika melihat posisi Anda yang justru dirugikan atas sikap suami Anda yang berzina, justru Anda yang memiliki alasan untuk menggugat cerai (lihat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) angka 1 UU Perkawinan maupun Pasal 19 angka 1 PP 9/1975). Akan tetapi, sekali lagi, kami tidak menyarankan Anda untuk menggugat cerai suami Anda. Sebaiknya Anda membicarakan baik-baik dan menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan suami Anda, terlebih Anda sedang hamil.

 

Berfokus pada keadaan Anda yang sedang hamil, maka kami akan menguraikan ketentuan mengenai perceraian ketika istri sedang hamil. Penting diketahui bahwa UU Perkawinan, PP 9/1975, KHI, maupun hadits, tidak ada yang mengatur mengenai larangan menceraikan istri saat sedang hamil.

 

Baik PP 9/1975 maupun KHI, keduanya justru mengatur mengenai masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang diceraikan oleh suaminya ketika sedang hamil, yaitu sampai ia melahirkan (lihat Pasal 39 ayat (1) huruf c PP 9/1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI). Ini menunjukkan bahwa aturan hukum membolehkan suami menggugat cerai istrinya meskipun istrinya sedang hamil. Selain itu, Rasulullah bersabda:

 
ثمليطلقهاطاهراأوحاملا
 

“Silahkan talak istrimu, dalam kondisi suci atau ketika sedang hamil.” (HR. Ahmad dan Muslim)

 

Mengutip dari laman resmi Pengadilan Agama Marabahan Kalimantan Selatan, dalam artikel yang berjudul Perceraian Dalam Islam, disebutkan bahwa hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. 

 

Jadi, memang bisa saja suami Anda menggugat cerai Anda meskipun Anda sedang hamil.

 

Menjawab pertanyaan Anda berikutnya mengenai apa yang bisa Anda tuntut dari suami Anda, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah tuntutan secara pidana yang berkaitan dengan perzinahan yang dilakukan oleh suami Anda.

 

Jika Anda ingin menuntut suami Anda secara pidana, maka Anda harus memberikan bukti apakah benar perselingkuhan yang dilakukan suami sampai pada perbuatan zina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Bukti yang diperlukan dapat berupa video atau foto seperti yang terdapat dalam artikel Foto Mesra Istri Bersama Pria Lain Sebagai Bukti Perzinahan. Mengenai ketentuan perzinahan dan hukuman pidananya lebih lanjut Anda dapat membaca artikel Suami dalam Dilema Karena Istri Selingkuh dan Ingin Gugat Cerai Karena SMS Mesra di HP Suami.

 

Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan kami di atas dapat disimpulkan perceraian hendaklah menjadi jalan terakhir ketika upaya damai yang telah Anda lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Anda tidak berhasil. Jika diperlukan dan memang Anda ingin menuntut secara pidana perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh suami Anda, maka hal tersebut dapat saja dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 284 KUHP.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

2.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.    Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4.    Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 
Referensi:

Artikel Pengadilan Agama Marabahan Kalimantan Selatan, yang berjudul Perceraian Dalam Islam diakses pada tanggal 10 Juni 2013 pukul 17.34 WIB. 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).