Dalam hal ini, kami kurang mendapat penjelasan apakah Notaris menerima penitipan surat-surat tanah tersebut (akta tanah) sebagai bagian dari hal-hal yang diatur dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, atau Notaris menerima penitipan tersebut sepenuhnya hanya dalam kedudukannya sebagai penerima titipan.

Pada dasarnya, akibat dari keduanya adalah sama yaitu adanya perjanjian penitipan antara Notaris dengan pemilik akta tanah tersebut. Hanya saja jika penitipan tersebut merupakan bagian dari ketentuan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka dalam hal ini perjanjian penitipan terselubung dalam akta yang dibuat Notaris tersebut dan Notaris menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya.

KLINIK TERKAIT

Haruskah Surat Wasiat Dibuat di Hadapan Notaris?

26 Jul 2023

Dirugikan oleh Tindakan Notaris, Tempuh Langkah Ini

23 Nov 2022

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris

29 Sep 2017

Lingkup Kerja Notaris

07 Agt 2017

Sebagai bagian dari hal-hal yang diatur dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut misalnya Notaris membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) tanah dengan ketentuan bahwa sebelum dipenuhi syarat-syarat dalam PPJB dan sebelum dilakukan jual beli, maka akta tanah akan dititipkan pada Notaris. Selain itu, biasanya diatur pula mengenai apa yang harus dilakukan atas akta tanah yang dititipkan tersebut dalam hal terjadi sesuatu sebelum jual beli dilangsungkan.

Jika yang terjadi adalah hal seperti di atas, maka sebenarnya Notaris tidak dapat melakukan hal tersebut. Ini karena sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”), Notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya:

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Dengan Notaris tersebut menjadi penerima titipan berdasarkan akta PPJB tersebut, maka Notaris dalam hal ini menjadi salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Jabatan Notaris, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sedangkan, jika penitipan tersebut terjadi sepenuhnya hanya pemilik akta melakukan penitipan saja, maka dalam hal ini Notaris bertindak bukan dalam jabatannya. Ini karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris (mengenai kewenangan dapat dilihat dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris). Jadi, dalam hal ini Notaris tersebut hanya bertindak sebagai penerima titipan dan bukan sebagai Notaris.

Sebagaimana telah dikatakan di atas, akibat dari keduanya adalah sama yaitu adanya perjanjian penitipan sehingga berlaku ketentuan mengenai penitipan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Ketentuan ini harus dilakukan dengan keras jika (Pasal 1707 KUHPer):

1.     jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;

2.     jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;

3.     jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;

4.     jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Selain itu berdasarkan Pasal 1708 KUHPer, dikatakan bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Penerima titipan juga tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan.

Ini berarti apabila Anda dapat membuktikan bahwa memang hilangnya akta tersebut adalah karena salahnya Notaris sebagai penerima titipan dan bukan karena kejadian yang tidak terelakkan, maka Notaris tersebut bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dapat digugat karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang yang dititipkan. Penitipan juga adalah perjanjian, oleh karena itu, atas tidak dilaksanakannya kewajiban penerima titipan menjaga barang yang dititipkan, pemberi titipan dapat menggugat atas dasar wanprestasi.

Mengenai penagihan uang penitipan, Anda dapat menggunakan exceptio non adimpleti contractus. Menurut J. Satrio dalam artikel yang berjudul Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV), mengatakan bahwa exceptio non adimpleti contractus adalah suatu tangkisan, yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perikatan. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan itu hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.

Jadi, dalam hal ini Anda dapat menolak untuk membayar uang titipan karena pihak yang lain juga tidak melakukan prestasinya menjaga barang titipan tersebut.

Penjelasan tambahan:

Notaris dapat menerima titipan terkait surat wasiat tertulis sendiri yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan (pewaris) sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPer. Hal ini pernah kami ulas dalam artikel berjudul Dapatkah Surat Wasiat Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan?

Catatan editor:

Artikel jawaban ini telah diperbaharui pada 20 September 2013, pukul 15.30 WIB.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.