Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Dear Hukumonline, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan apakah boleh suatu perusahaan mendirikan anak perusahaan dengan kepemilikan saham 100% milik perusahaan induk? Karena yang saya tahu berdasarkan UU No. 40/2007 tidak memungkinkan hal tersebut namun ada BUMN yang memiliki 100% saham pada anak perusahaannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Dalam hal ini, kami berasumsi bahwa perusahaan yang didirikan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”).
Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) suatu PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Orang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing (Penjelasan Pasal 7 ayat [1] UU 40/2007). Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku dalam UUPT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu PT mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.
Terhadap ketentuan di atas, terdapat pengecualian yaitu bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (7) UU 40/2007, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Mengenai batasan kepemilikan saham BUMN pada perusahaan anak tidak diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”). Akan tetapi, untuk BUMN juga berlaku peraturan perundang-undangan lain (Pasal 3 UU BUMN):
“Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Dalam Penjelasan Pasal 3 UU BUMN tersebut dijelaskan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga nondepartemen. Oleh karena itu mengenai kepemilikan saham BUMN pada perusahaan anak dapat merujuk pada ketentuan dalam UU 40/2007 yang telah dijelaskan di atas. Ini karena UU 40/2007 merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Jadi, pada dasarnya perusahaan induk (BUMN atau bukan), sebagai pemegang saham dari perusahaan anak tidak dapat memiliki 100% saham perusahaan anak. Ini karena hal itu berakibat perusahaan induk menjadi satu-satunya pemegang saham dari perusahaan anak. Kecuali perusahaan anak tersebut memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU 40/2007.
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Butuh lebih banyak artikel?
