hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 15 Juli 2013
Pertanyaan:
Legalitas Sistem Penggajian 'All In'
Assalamualaikum wr. wb. Saya mau tanya, apakah ada landasan hukum untuk sistem penggajian ‘all in’ untuk karyawan di perusahaan? Pasalnya, di perusahaan tempat kami bekerja menerapkan sistem penggajian ini. Kami selaku karyawan merasa sangat dirugikan. Sebab, tak ada lagi istilah UMR. Kami sangat membutuhkan jawaban dan saran, yang merupakan pegangan kami dari hukumonline.com untuk mengajukan perundingan ke pihak perusahaan. Terima kasih.
ahmad_amir734
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

 

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, saya mengasumsikan, bahwa -mungkin- yang Saudara maksud dengan “sistem penggajian all in” adalah sistem penggajian yang ditetapkan dalam paket upah dan disatukan (dibulatkan) menjadi satu kesatuan upah -tanpa rincian komponen.

 

Sehubungan dengan permasalahan Saudara, terlebih dahulu perlu saya jelaskan, bahwa dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) dan sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-upah, disebutkan bahwa komponen upah, terdiri dari Upah Pokok, Tunjangan Tetap (TT) dan Tunjangan Tidak Tetap (TTT). Disamping itu, ada pendapatan non-Upah berupa Fasilitas, Bonus dan pendapatan lainnya, seperti THR, gratifikasi, dan pembagian keuntungan.

-     Upah Pokok adalah imbalan dasar menurut tingkat atau jenis pekerjaan (para) pekerja;

-     Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu (vide penjelasan Pasal 96 ayat [1] UU No. 13/2003).

-     Sedangkan Tunjangan Tidak Tetap, merupakan a-contrario- dari penjelasan Pasal 96 ayat (1) UU No. 13/2003 tersebut, yakni pembayaran kepada pekerja/buruh yang tidak teratur, dan -pembayarannya- selalu dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu (produktivitas/kinerja).

-     Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata (natura) yang diberikan oleh perusahaan (kepada pekerja) karena adanya hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja (seperti kendaraan antar jemput, makanan, sarana ibadah, penitipan bayi, koperasi, kantin).

-     Bonus adalah pembayaran “reward” yang diterima pekerja (buruh) dari hasil keuntungan perusahaan, atau hasil kerja (dari pekerja) yang lebih besar dari target produksi normal (sesuai peningkatan produktivitas).

-     Selain itu, THR, gratifikasi, atau pembagian keuntungan lainnya, adalah juga merupakan pendapatan non-upah yang tidak termasuk dalam komponen upah. 

 

Terkait dengan komponen dan riancian upah seperti tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-226/Men/2000 (selanjutnya disebut Permenakertrans No.01/1999), bahwa Upah Minimum (UM), adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Artinya, apabila upah seseorang pekerja terdiri beberapa komponenen, maka yang menjadi dasar besaran upah minimum, adalah -hanya- upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan perkataan lain, jika upah pekerja (buruh) terdiri dari komponen-komponen upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, serta (kemungkinan) ada komponen non-upah, dan yang menjadi patokan upah minimum hanyalah akumulasi upah pokok plus tunjangan tetap saja.

 

Terkait dengan permasalahan Saudara, bagaimana kalau upah seseorang pekerja/buruh diberikan dalam satu kesatuan paket -komponen-, atau istilah Saudara “sistem penggajian all in”? Berdasarkan ketentuan Permenakertrans No. 01/1999 tersebut di atas, maka tentunya seluruh “paket” upah tersebut tidak boleh kurang dari upah minimum. Demikian juga, dalam “paket” upah tersebut tidak boleh ada potongan-potongan yang terkait dengan kehadiran dan kinerja (produktivitas) yang -hal tersebut- merupakan -indikator sebagai- tunjangan tidak tetap.

 

Jadi, walaupun dalam “sistem penggajian all in” yang Saudara sebut tidak ada istilah UMR (upah minimum berdasarkan wilayah regional) yang sekarang lebih dikenal dengan istilah UMP atau Upah Minimum Propinsi (termasuk –jika ada- Upah Minimum Kabupaten/Kota), namun “sistem penggajian all in” dimaksud tentunya tidak boleh mengabaikan ketentuan UMP yang ditetapkan -oleh Gubernur- pada suatu waktu (periode) tertentu.

 

Ada beberapa hal yang terkait dengan UMP yang -sangat- perlu dipahami, oleh semua pihak (khususnya bagi Pengusaha, dan termasuk oleh pekerja/buruh) -antara lain- adalah sebagai berikut :

1. bahwa Upah Minimum, adalah -standar- upah bulanan terendah pada struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan, berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan -sertifikasi- kompetensi (Pasal 92 ayat [1] UU No. 13/2003 jo 1 angka 2 dan angka 3 Kepmenakertrans No. Kep-49/Men/IV/2004);

2. Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja (buruh atau karyawan) yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (vide Pasal 1 angka 2 [baru] jo Pasal 13 [baru] ayat [2] Permenakertrans No. 01/1999). Artinya, masa kerja di atas 1 (satu) tahun haruslah –relatif- lebih besar -dan naik secara- berjenjang secara proporsional (sesuai dengan struktur dan skala upah);

3. Kebijakan Pengupahan hanya mengatur Upah Minimum saja, sedangkan upah di atas Upah Minimum –yang naik secara berjenjang- adalah murni merupakan domain dan wilayah kesepakatan diantara para pihak yang -senantiasa- merujuk dan mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan (vide Pasal 17 [baru] Permenakertrans No.01/1999).

4. Penetapan Upah Minimum secara bertahap- diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), walaupun ada beberapa Penetapan Upah Minimum yang sudah sama atau bahkan di atas nilai KHL (vide Pasal 89 ayat [2] dan ayat [3] jo Pasal 88 ayat [4] UU No. 13/2003).

5. Upah Minimum yang ditetapkan -baik yang diarahkan kepada pencapaian KHL maupun yang ditetapkan sesuai dengan KHL, adalah merupakan standar kebutuhan untuk seorang pekerja/buruh yang masih lajang -tanpa tanggungan- (vide Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. 13/2012);

 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kalau upah Saudara ditetapkan secara “all in”, atau istilah Saudara “sistem penggajian all in”, maka sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, hemat saya tidak masalah. Dengan perkataan lain, dalam halnya all-in “satu komponen” dan jumlahnya tidak kurang dari -besaran- Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur di daerah setempat dan dengan masa kerja 0 (nol) tahun (pada tahun pertama), hemat saya tidak melanggar aturan dan ketentuan (kebijakan) pengupahan.

 
Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami.
 

Dasar hukum:

2.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-upah

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-226/Men/2000

4.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-49/Men/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah

5.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

6787 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.