hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Selasa, 16 Juli 2013
Pertanyaan:
Hak Prerogatif
1. Apa sebenarnya yang disebut hak prerogatif menurut hukum? Siapa saja yang memiliki hak tersebut? 2. Apakah seorang Kepala Desa berhak memecat bawahannya dengan beralasan hak prerogatif tersebut? Karena Kepala Desa yang mengeluarkan SK pengangkatan aparatur desa di bawahnya.
syamsul hadi
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Untuk menjawab pertanyaaan Anda, kami akan merujuk pada tulisan Ananda B. Kusuma, yang berjudul UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif. Dalam artikel tersebut pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa menurut Thomas Jefferson, hak prerogatif adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (power granted him directly by constitution). Thomas Jefferson adalah orang yang menulis Declaration of Independence dan ikut menyusun Konstitusi Amerika Serikat.

 

Bila diambil dari pengertian hak prerogatif seperti pada tulisan Ananda B. Kusuma ini, maka hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).Berikut kami akan menyebutkan hak-hak tersebut satu-persatu, antara lain:

a.    Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

b.    Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;

c.    Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;

d.    Pasal 13 UUD 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul;

e.    Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA); Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

f.     Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU

g.    Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

 

Kemudian, kami akan berfokus pada salah satu pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Definisi grasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU Grasi”)adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

 

Di dalam Penjelasan Umum UU Grasi secara tegas disebutkan antara lain bahwa grasi merupakan hak prerogatif Presiden. Bunyi selengkapnya Penjelasan Umum UU Grasi sebagai berikut:

“Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.”

 

Jika dikaitkan dengan uraian kami sebelumnya yang merujuk pada pendapat Ananda B. Kusuma mengenai hak prerogatif, maka apa yang disebut dalam penjelasan umum UU Grasi ini sesuai dengan maksud dari hak prerogatif menurut Ananda B. Kusuma. Hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi itu disebut dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Artinya, hak prerogatif adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden.

 

Pada sisi lain, menurut Syafran Sofyan, S.H., M.Hum dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang kami akses dari laman resmi Lembaga Pertahanan Nasional, hak prerogatif mengacu hak yang sebenarnya dimiliki/berasal dari lembaga negara lain, tetapi diserahkan penggunaannya kepada Presiden/Kepala Negara sebagai penghormatan dan pelaksanaannya tidak perlu dipertanggungjawabkan.

 

Dalam hal ini, kami cenderung berpendapat bahwa hak prerogatif adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia kepada Presiden, sebagaimana kami telah jelaskan di atas.

 

2.    Menjawab pertanyaan Anda berikutnya mengenai apakah seorang Kepala Desa yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) berhak memecat bawahannya dengan alasan hak prerogatif, maka hal tersebut perlu kami luruskan. Istilah perbuatan kepala desa yang memecat bawahannya tersebut tidak tepat jika disebut sebagai hak prerogatif. Istilah yang tepat menurut hemat kami adalah suatu wewenang yang memang dimiliki oleh seorang kepala desa sebagaimana yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (“PP Desa”).

 

Namun sebelumnya, kami kurang memahami apa yang Anda maksud mengenai “aparatur desa” ini. Di dalam pemerintahan desa, ada istilah perangkat desa, yakni orang-orang yang bertugas membantu kepala desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada kepala desa (lihat Pasal 24 ayat [1] dan [2] PP Desa). Jadi, kami berasumsi bahwa yang dimaksud dengan aparatur desa dalam pertanyaan Anda adalah perangkat desa. Yang terdiri dari perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan), demikian yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PP Desa.

 

Kemudian, yang berwenang mengangkat sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PP Desa adalah sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sedangkan pengangkatan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Namun, untuk mekanisme pemberhentian perangkat desa lainnya ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) huruf g PP Desa.

 

Jadi, apabila memang mekanisme pemberhentian perangkat desa yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota itu dilakukan dengan keputusan kepala desa juga, wewenang pemberhentian tersebut memang terletak di kepala desa. Namun, penyebutannya bukan hak prerogatif sebagaimana yang kami katakan di atas, melainkan wewenang yang memang dimiliki oleh seorang kepala desa yang diatur dalam PP Desa sebagaimana yang kami sebutkan tadi.

 

Demikian pendapat kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945

2.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

 

Referensi:

http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1633-implementasi-nilai-nilai-konstitusi-dalam-meningkatkan-persatuan-dan-kesatuan-bangsa.html, diakses pada 11 Juli 2013 pukul 15.32 WIB

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

37798 hits
Di: Kenegaraan
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.