Selasa, 16 Juli 2013
Dibaca: 93747
Pertanyaan :
Hak Prerogatif
1. Apa sebenarnya yang disebut hak prerogatif menurut hukum? Siapa saja yang memiliki hak tersebut? 2. Apakah seorang Kepala Desa berhak memecat bawahannya dengan beralasan hak prerogatif tersebut? Karena Kepala Desa yang mengeluarkan SK pengangkatan aparatur desa di bawahnya.
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Untuk menjawab pertanyaaan Anda, kami akan merujuk pada tulisan Ananda B. Kusuma, yang berjudul UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif. Dalam artikel tersebut pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa menurut Thomas Jefferson, hak prerogatif adalah kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (power granted him directly by constitution). Thomas Jefferson adalah orang yang menulis Declaration of Independence dan ikut menyusun Konstitusi Amerika Serikat.

 

Bila diambil dari pengertian hak prerogatif seperti pada tulisan Ananda B. Kusuma ini, maka hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).Berikut kami akan menyebutkan hak-hak tersebut satu-persatu, antara lain:

a.    Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

b.    Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;

c.    Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;

d.    Pasal 13 UUD 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul;

e.    Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA); Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

f.     Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU

g.    Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

 

Kemudian, kami akan berfokus pada salah satu pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Definisi grasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU Grasi”)adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

 

Di dalam Penjelasan Umum UU Grasi secara tegas disebutkan antara lain bahwa grasi merupakan hak prerogatif Presiden. Bunyi selengkapnya Penjelasan Umum UU Grasi sebagai berikut:

“Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.”

 

Jika dikaitkan dengan uraian kami sebelumnya yang merujuk pada pendapat Ananda B. Kusuma mengenai hak prerogatif, maka apa yang disebut dalam penjelasan umum UU Grasi ini sesuai dengan maksud dari hak prerogatif menurut Ananda B. Kusuma. Hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi itu disebut dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Artinya, hak prerogatif adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden.

 

Pada sisi lain, menurut Syafran Sofyan, S.H., M.Hum dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Konstitusi dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang kami akses dari laman resmi Lembaga Pertahanan Nasional, hak prerogatif mengacu hak yang sebenarnya dimiliki/berasal dari lembaga negara lain, tetapi diserahkan penggunaannya kepada Presiden/Kepala Negara sebagai penghormatan dan pelaksanaannya tidak perlu dipertanggungjawabkan.

 

Dalam hal ini, kami cenderung berpendapat bahwa hak prerogatif adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia kepada Presiden, sebagaimana kami telah jelaskan di atas.

 

2.    Menjawab pertanyaan Anda berikutnya mengenai apakah seorang Kepala Desa yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) berhak memecat bawahannya dengan alasan hak prerogatif, maka hal tersebut perlu kami luruskan. Istilah perbuatan kepala desa yang memecat bawahannya tersebut tidak tepat jika disebut sebagai hak prerogatif. Istilah yang tepat menurut hemat kami adalah suatu wewenang yang memang dimiliki oleh seorang kepala desa sebagaimana yang diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (“PP Desa”).

 

Namun sebelumnya, kami kurang memahami apa yang Anda maksud mengenai “aparatur desa” ini. Di dalam pemerintahan desa, ada istilah perangkat desa, yakni orang-orang yang bertugas membantu kepala desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada kepala desa (lihat Pasal 24 ayat [1] dan [2] PP Desa). Jadi, kami berasumsi bahwa yang dimaksud dengan aparatur desa dalam pertanyaan Anda adalah perangkat desa. Yang terdiri dari perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan), demikian yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PP Desa.

 

Kemudian, yang berwenang mengangkat sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PP Desa adalah sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sedangkan pengangkatan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Namun, untuk mekanisme pemberhentian perangkat desa lainnya ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (5) huruf g PP Desa.

 

Jadi, apabila memang mekanisme pemberhentian perangkat desa yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota itu dilakukan dengan keputusan kepala desa juga, wewenang pemberhentian tersebut memang terletak di kepala desa. Namun, penyebutannya bukan hak prerogatif sebagaimana yang kami katakan di atas, melainkan wewenang yang memang dimiliki oleh seorang kepala desa yang diatur dalam PP Desa sebagaimana yang kami sebutkan tadi.

 

Demikian pendapat kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945

2.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

 

Referensi:

http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1633-implementasi-nilai-nilai-konstitusi-dalam-meningkatkan-persatuan-dan-kesatuan-bangsa.html, diakses pada 11 Juli 2013 pukul 15.32 WIB

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).