hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 28 Juni 2013
Pertanyaan:
Jangka Waktu Pengajuan Perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial
Saya ingin menanyakan mengenai kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah terjadi pada tahun 1995. Apakah masih berlaku lagi apabila di perkarakan kembali?  
wendiprima
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

 

Kami kurang jelas dengan yang Anda maksudkan “diperkarakan kembali”. Apakah maksudnya Anda sudah pernah membicarakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) ini dengan perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan antara Anda dan pengusaha (atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial), atau masalah PHK tesebut belum pernah sama sekali diselesaikan.

 

Jika masalah PHK ini sudah pernah diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia saat itu (mekanisme putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) atau putusan Pantia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta) dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Anda tidak dapat memperkarakannya kembali. Akan tetapi jika masalah PHK ini belum pernah diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku saat itu, maka ada kemungkinan bahwa masalah ini dapat diperkarakan.

 

Sebelumnya, kita harus melihat terlebih dahulu ketentuan mengenai daluarsa pengajuan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengaturan mengenai tenggang waktu (daluarsa) pengajuan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat kita temui dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang berbunyi:

 

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.”

 

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) yang berbunyi:

 

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

 
 

Terkait Pasal 171 UUK dan Pasal 82 UU PPHI, jangka waktu tersebut berlaku untuk PHK sebagai berikut:

1.    PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 UUK);

2.    PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana (Pasal 160 ayat (3) UUK); dan

3.    PHK yang diakibatkan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 UUK).

 

Akan tetapi, menurut Juanda Pangaribuan, S.H., M.H. dalam tulisannya yang dikirimkan kepada kami mengatakan bahwa apabila membaca sepintas isi ketentuan Pasal 171 UUK dan Pasal 82 UU PPHI, akan muncul pendapat yang dangkal yang mengatakan bahwa 2 (dua) ketentuan di atas sebagai ketentuan yang mengatur batas waktu bagi pekerja/buruh mengajukan gugatan perselisihan PHK ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan itu seakan-akan tidak memberi pengecualian apapun. Dengan kata lain, ketentuan itu seakan-akan mengatakan semua alasan PHK daluarsa bila diajukan lewat dari 1 (satu) tahun sejak terjadi PHK.

 

Padahal, untuk mengetahui gugatan pekerja mengenai perselisihan PHK daluarsa atau tidak, kita harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Juanda mengatakan bahwa untuk pertama kali MK memutus permohonan judicial review terkait UUK dalam Putusan No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004. Dalam putusan itu MK menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 UUK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menyatakan hukum bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 UUK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Artinya, kedua pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK dan jika mengacu pada Pasal 82 UU PPHI dan Pasal 171 UUK, apabila alasan PHK tersebut di luar Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK, tidak ada tenggang waktu untuk memperkarakan kembali kasus tersebut ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Juanda lebih lanjut mengatakan bahwa oleh karena Pasal 171 UUK mengatur secara terbatas alasan PHK yang daluarsa bila gugatannya diajukan lewat dari 1 tahun, maka alasan PHK lainnya di luar alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK tidak bisa dikualifikasi daluarsa meskipun pekerja/buruh mengajukan gugatan lewat dari 1 (satu) tahun setelah pengusaha melakukan PHK.

 

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apabila alasan PHK yang Anda tanyakan itu di luar alasan yang disebutkan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK, Anda dapat memperkarakan kasus PHK tersebut dengan mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial meskipun kasus PHK itu terjadi pada tahun 1995. Akan tetapi jika alasan PHK tersebut adalah yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UUK, maka kasus PHK tersebut tidak dapat diperkarakan.

 

Dalam pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 82 UU PPHI, perlu Anda ketahui bahwa merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, dapat kita simpulkan sebelum mengajukan gugatan, perlu dilakukan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

 
Pasal 83 ayat (1) UU PPHI:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.”

 

Mengenai tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat Anda lihat dalam artikel-artikel berikut ini:

1.    PHK (2);

2.    Hubungan Industrial;

3.    PHK sepihak;

4.    Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (1); dan

5.    Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (2).

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 
Putusan:
Putusan No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004.
 

Catatan editor:

Ketentuan dalam UUK saat ini tidak lagi seluruhnya berlaku sebagai hukum positif. Keadaan itu terjadi sebagai akibat putusan MK mengabulkan beberapa permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Sebagai konsekuensinya, untuk mencegah kekeliruan dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam UUK, maka harus memperhatikan dan mengkaitkan ketentuan itu dengan putusan MK yang terkait dan relevan.

 

Namun dalam praktiknya, banyak orang (praktisi hukum perburuhan) yang mempunyai pemahaman berbeda mengenai hal ini, termasuk hakim sekalipun. Mereka hanya membaca murni apa yang dikatakan oleh Pasal 171 UUK, tidak dirangkai secara lebih jauh sehingga dianggap semua alasan PHK itu daluarsa ketika diajukan lewat dari 1 (satu) tahun. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan penafsiran, harus mengacu pada Putusan MK No. 012/PUU-I/2003.

 

Kami telah menanyakan pertanyaan ini melalui wawancara via telepon dengan hakim pengadilan hubungan industrial, Juanda Pangaribuan, S.H., M.H. pada 20 Juni 2013 pukul 17.34 WIB dan jawaban ini juga berdasar pada tulisan yang dibuat oleh beliau dalam e-mail yang dikirimkan kepada kami pada 20 Juni 2013 pukul 20.16 WIB.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

12725 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.