Senin, 30 September 2013
Dibaca: 107981
Pertanyaan :
Pembayaran Gaji Ditunda, Apa yang Bisa Dilakukan Karyawan?
Dear Hukumonline, mohon pencerahannya: 1. Apakah dibenarkan perusahaan melakukan penundaan pembayaran upah terhadap karyawannya dengan sesuka hati, mendadak dan tanpa sosialisasi? Apa yang dapat kami lakukan sebagai karyawan? 2. Apakah dibenarkan perusahaan menurunkan gaji karyawan secara sepihak tanpa sosialisasi dan kesepakatan bersama? Apa yang dapat kami lakukan sebagai karyawan?
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut kami mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan:

 

1.     Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur bahwa yang dimaksud dengan upah adalah:

 

“… hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Artinya, upah adalah sebuah hak berupa uang yang diberikan oleh pengusaha dan sudah disepakati dalam sebuah perjanjian kerja.

 

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

a.    nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b.    nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c.    jabatan atau jenis pekerjaan;

d.    tempat pekerjaan;

e.    besarnya upah dan cara pembayarannya;

f.     syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g.    mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

 

Perjanjian kerja ini harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU Ketenagakerjaan:

 

(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :

a.    hak dan kewajiban pengusaha;

b.    hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;

c.    jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan

d.    tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

e.    Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pengaturan Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tersebut mempertegas bahwa seseorang yang sudah membuat kesepakatan dengan pengusaha, maka ada hubungan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Pekerja wajib menjalankan tugas yang harus dikerjakan sehingga ia berhak atas upah dari hasil pekerjaannya. Sementara, pengusaha wajib membayarkan upah agar mendapatkan hak berupa tenaga dari para pekerja. Artinya, pengusaha tidak boleh dengan sewenang-wenang tidak atau telat dalam membayarkan upah pekerja. Hal ini termasuk pelanggaran yang dalam Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

 

(1)   Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(2)   Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3)   Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

 

Apabila terjadi pelanggaran, karyawan dapat melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan yang di dalam Pasal 179 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa:

 

(1)   Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. 

(2)   Pengusaha tidak boleh menurunkan gaji atau upah secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada karyawan. Hal ini didasarkan pada perjanjian upah yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.  

 

2.    Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

 

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

 
 

Oleh karena itu, perusahaan tidak dibenarkan untuk menurunkan gaji karyawan secara sepihak karena perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat, artinya ketika sudah ada perjanjian bersama antara perusahaan dengan karyawan, maka para pihak tidak boleh tanpa sepengetahuan pihak lainnya untuk mengubah gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com