Perlu Anda ketahui bahwa untuk dapat menuntut seseorang dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut:

Pasal 335 KUHP:

KLINIK TERKAIT

Pasal untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking

03 Apr 2024

Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya

19 Jun 2023

Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa

26 Mei 2023

Apa Itu Stalker dan Bisakah Dilaporkan ke Polisi?

17 Apr 2023

(1)    Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1.    barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2.    barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2)    Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah:

1.    Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

2.    Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Paksaan dalam sub 1 harus melawan hak, sedangkan dalam sub 2 tidak perlu.

Oleh karena itu, perdebatan yang dilakukan A dan B tidak dapat diancam pidana dengan Pasal 335 KUHP, karena dalam perdebatan tersebut tidak ada paksaan atau ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia – Bogor.