Rabu, 14 Agustus 2013
Dibaca: 36519
Pertanyaan :
Kedudukan dan Konsekuensi Menjadi Turut Tergugat
Dh., Kantor saya mendapat panggilan untuk sidang di PN Jakpus, sebagai Turut Tergugat II. Panggilan untuk sidang pertama, kami tidak hadir. Dalam gugatan yang dikirimkan, kantor kami hanya diminta untuk menaati apapun putusan hakim. Pertanyaan saya: 1. Apa konsekuensinya jika kami tidak menghadiri panggilan sidang tersebut? 2. Jika kami datang menghadiri sidang tersebut, apa peran kami? Mungkinkah kami akan diminta untuk menjadi saksi atau hanya datang dan mengikuti jalannya proses persidangan? Terima kasih banyak.
Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

1.    Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat, kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (“PMH”), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

 

Selain itu, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).

 

Dalam artikel Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dijelaskan bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

 

Jadi, dari uraian pada poin satu di atas dapat diketahui bahwa peran kantor Anda sebagai Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Yang harus dilakukan kantor Anda sebagai Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.

 

Namun, ada hal lain yang juga penting diperhatikan terkait ketidakhadiran pihak yang memang telah dipanggil secara patut di pengadilan, sebagai contoh pihak yang tidak hadir tersebut adalah Tergugat. Apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan Tergugat juga sama sekali tidak mewakilkan kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44),hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

 

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan (hal. 383). Penjelasan lebih lanjut mengenai putusan ini dapat Anda simak dalam artikel Putusan Verstek dan Ketidakhadiran Kuasa Hukum.

 

Dalam praktiknya, putusan verstek itu sendiri tidak hanya dijatuhkan kepada Tergugat saja, tetapi juga kepada Turut Tergugat. Contohnya dapat kita temukan dalam Putusan PN Yogyakarta No. 123/Pdt.G/2011/PN.Yk. Di dalam putusan tersebut dikatakan bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat 1 Perma No. 01 Tahun 2008, perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilangsungkan, sehingga Majelis melanjutkan perkara ini dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat (verstek).

 

Jadi, konsekuensi yang dapat diperoleh pihak kantor Anda sebagai Turut Tergugat adalah menerima putusan verstek yang dijatuhkan hakim. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan memberi kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Berdasarkan Pasal 125 HIR, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat (hal. 381-382):

a.    apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason)

b.    dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:

1)    mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

2)    menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

 

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari (hal. 397-399):

a.    mengabulkan gugatan penggugat

b.    menyatakan gugatan tidak dapat diterima

c.    menolak gugatan penggugat

 

Jadi, kemungkinan konsekuensi yang dapat diterima pihak kantor Anda sebagai Turut Tergugat apabila tidak pernah hadir di persidangan adalah dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui putusan verstek yang dijatuhi oleh hakim di persidangan. Sebagai contoh, untuk gugatan PMH, isi gugatan bisa saja berupa kewajiban ganti rugi sehingga mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat membayar sejumlah ganti rugi yang diminta Penggugat. Hal ini dimungkinkan karena dari pihak kantor Anda tidak hadir sidang dan tidak memberikan pembelaannya sehingga melemahkan posisi Anda.

 

2.    Menjawab pertanyaan Anda kedua mengenai apa peran Anda sudah terjawab di poin pertama yang kami jelaskan di atas. Sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa Turut Tergugat wajib tunduk dan taat pada putusan hakim. Hal ini juga berlaku untuk putusan verstek. Apabila dalam putusan verstek tersebut juga disebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu dilaksanakan oleh Turut Tergugat, maka kantor Anda juga harus melaksanakan isi putusan itu. Pada intinya adalah kantor Anda sebagai Turut Tergugat diimbau untuk terus menjalani proses persidangan dan menaati putusan hakim.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Herzien Indlandsch Reglement (HIR)(S.1941-44)

2.    Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

 
Putusan:

1.    Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 

2.    Putusan PN Yogyakarta No. 123/Pdt.G/2011/PN.Yk

 

Referensi:

Harahap, Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

 

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).