Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 29 November 2013.

KLINIK TERKAIT

Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

25 Mar 2024

Bisakah WNA di Luar Negeri Melapor Pidana ke Polisi Indonesia?

06 Mar 2023

Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA

01 Feb 2023

WNI Menggunakan Identitas WNA, Termasuk Kejahatan Siber?

26 Okt 2022

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hukum Perkelahian

Dalam hal kedua Warga Negara Asing (“WNA”) tersebut berkelahi hingga salah satu atau keduanya terluka, maka WNA yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026 dengan bunyi sebagai berikut.

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui sepanjang penelusuran kami bahwa perkelahian yang diatur dalam UU 1/2023 adalah spesifik penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukannya.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan Pasal 182 KUHP bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Bisakah WNA Dipidana dengan Hukum Indonesia?

Selanjutnya, kami akan menerangkan terkait keberlakuan hukum pidana Indonesia yang bersumber pada tulisan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 51-57):

1. Prinsip Teritorialitas

Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU 1/2023. 

2. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 8 UU 1/2023 bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

3. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 UU 1/2023.

4. Prinsip Universalitas

Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, di mana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan di mana saja.

Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 6 UU 1/2023 yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia.

Baca juga: 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Prinsip yang diterapkan pada kasus yang Anda tanyakan adalah prinsip teritorialitas. Wirjono (hal. 51) menjelaskan prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU 1/2023 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

Masih mengenai Pasal 2 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang sama menyatakan bahwa tiap orang berarti siapa juga, baik WNI sendiri, maupun WNA, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia (hal. 29).

Menjawab pertanyaan Anda, dua WNA yang berkelahi hingga menyebabkan luka (perbuatan tindak pidana penganiayaan) di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, kedua WNA tersebut bisa diadili sesuai hukum negara Indonesia.

Contoh Kasus

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Makale Nomor 161/Pid.B/2019/PN Mak yang mana terdakwa I dan II adalah seseorang berkewarganegaraan Iran dan Turki yang didakwa atas dasar tindak pidana penipuan.  Terdakwa I dan II melakukan penipuan dengan cara mengalihkan fokus korban sehingga tanpa sadar korban memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa (hal 34-36).

Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 43).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
2. Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 161/Pid.B/2019/PN Mak.