Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Tindakan apa yang harus dilakukan jika jasa pengangkut udara tidak merealisasikan apa yang dijanjikan sesuai dengan kuitansi yang diberikan kepada saya dari perusahaannya dan sudah ditandatangani oleh atasannya? Yang dijanjikan perusahaan dalam kuitansi tersebut adalah perusahaan berjanji untuk memberikan ganti rugi atas keterlambatan penerbangan. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Definisi keterlambatan dalam penerbangan dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yang berbunyi:
“Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.”
Keterlambatan angkutan udara merupakan salah satu kerugian yang diderita oleh penumpang yang wajib menjadi tanggung jawab pengangkut (badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan udara) yang mengoperasikan pesawat udara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”).
Kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab atas kerugian karena keterlambatan juga disebut dalam Pasal 146 UU Penerbangan yang berbunyi:
“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.”
Penjelasan lebih lanjut mengenai keterlambatan penerbangan ini dapat Anda simak dalam artikel Aturan tentang Keterlambatan Penerbangan dan informasi tambahan mengenai jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan lebih khusus juga dapat Anda simak dalam artikel Ketentuan Ganti Kerugian Bagi Penumpang Jika Penerbangan Terlambat.
Kami kurang memahami apa yang Anda maksud kuitansi di sini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Akan tetapi di sini Anda mengatakan bahwa perusahaan pengangkut belum merealisasikan penyerahan sejumlah ganti rugi tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam kuitansi.
Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya dalam artikel Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis, persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.
Jadi, jika perusahaan jasa pengangkut udara berjanji memberikan ganti rugi kepada Anda, maka dalam hal ini telah tercipta suatu kesepakatan/persetujuan. Dalam hal perusahaan jasa pengangkut udara tidak merealisasikan ganti rugi yang dijanjikan, maka menurut hemat kami, perusahaan tersebut telah melakukan wanprestasi atau cedera janji (Pasal 1243 KUH Perdata). Langkah hukum yang dapat Anda lakukan adalah menggugat perusahaan tersebut atas dasar wanprestasi, dengan sebelumnya melakukan somasi kepada perusahaan jasa pengangkut udara tersebut (Pasal 1238 KUH Perdata).
Wanprestasi ini dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Penjelasan lebih lanjut mengenai wanprestasi dan ganti rugi yang digugat terhadap pihak yang wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel wanprestasi dan penipuan.
Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel yang berjudul Apakah Kuitansi Bisa Berfungsi Sebagai Perjanjian?
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
Butuh lebih banyak artikel?
