Yang menjadi Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.   Jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.   Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Sepanjang penelusuran kami, di Indonesia tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumah apung.

Kemudian, mengenai apakah rumah apung dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan (“PBB”), kita merujuk pengaturan mengenai PBB. Mengenai PBB, kita dapat melihat pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (“UU 12/1985”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (“UU 12/1994”) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”).

Karena Anda menyebutkan mengenai rumah apung, kami asumsikan tidak ada kaitannya dengan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Maka ketentuan PBB yang digunakan terkait pembahasan mengenai rumah apung adalah UU 28/2009. Ini karena UU 12/1985 jo. UU 12/1994 digunakan untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), sedangkan UU 28/2009 digunakan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Lebih lanjut dapat dilihat dalam artikel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Bangunan Strata Title yang kami akses dari laman ortax.org (Observation dan Research of Taxation), sebuah media online berisikan informasi perpajakan.

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[1]

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[2]

Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.[3] Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.[4]

a.    jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b.    jalan tol;

c.    kolam renang;

d.    pagar mewah;

e.    tempat olahraga;

f.     galangan kapal, dermaga;

g.    taman mewah;

h.    tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i.      menara.

Melihat pada ketentuan di atas, jelas bahwa jika rumah apung tersebut konstruksi tekniknya ditanam atau dilekatkan secara tetap pada perairan, maka menjadi objek PBB. Akan tetapi jika rumah apung tersebut seperti kapal yang berpindah-pindah, maka tidak terkena PBB.Sebagai contoh, dapat dilihat dalam artikel Rumah Apung di Katingan Bebas Pajak, yang kami akses dari inspirasibangsa.com, Rumah Apung atau biasa disebut “Lanting” di wilayah pesisir sungai Katingan, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga saat ini tidak dipungut pajak alias bebas pajak. Pasalnya bangunan yang berdiri (dibangun mengapung di atas potongan kayu gelondongan) di atas permukaan air tersebut tidak memenuhi kriteria untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Yaitu tidak memiliki tiang dan berdiri di atas tanah.

Oleh karena itu, mengenai pajak rumah apung, harus dilihat kembali bagaimana pembuatan rumah apung tersebut. Jika memang konstruksinya ditanam di perairan dan bersifat tetap, maka menjadi objek PBB.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

http://inspirasibangsa.com/rumah-apung-di-katingan-bebas-pajak/, yang diakses pada 27 November 2015 pukul 13.39.

[5] Pasal 77 ayat (2) UU 28/2009