Jumat, 09 Desember 2016
Pertanyaan :
Jerat Hukum Bagi Pelaku Kampanye Hitam
Belakangan ini marak kampanye hitam di media sosial, dll. Adakah aturan yang memuat sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye hitam? Bagaimana sebenarnya pengaturannya? Terima kasih. Salam.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Mei 2014.

 

Intisari:

 

 

Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam atau black campaign dan dapat dipidana penjara dan/atau denda.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kampanye pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum (“Pemilu”), antara lain yaitu:

1.    Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU Pilpres”);

2.    Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU Pemilu Legislatif”); dan

3.    Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”).

 

Definisi Kampanye

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan mendefinisikan istilah kampanye yang terdapat dalam salah satu UU di atas, yaitu Pasal 1 angka 22 UU Pilpres yang menyatakan:

 

“Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.”

 

Anda kurang spesifik soal kampanye dalam pemilu apa yang Anda tanyakan. Jika ditinjau dari UU Pemilu Legislatif dan UU 8/2015, apa yang dimaksud dengan kampanye juga serupa dengan apa yang diatur dalam UU Pilpres.[1]

 

Pelaksanaan Kampanye 

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.[2] Kami sederhanakan jawaban dengan mengambil contoh pengaturan pada UU Pemilu Legislatif, pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye Pemilu Legislatif adalah:[3]

1.    Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.

2.    Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

3.    Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

 

Kampanye Hitam 

Lalu apa yang dimaksud dengan kampanye hitam itu? Berdasarkan penelusuran kami, arti Kampanye Hitam (Black Campaign) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa, demikian yang diartikan dalam laman glosarium.org, sebuah situs pendidikan yang menyajikan pencarian definisi kata.

 

Hal-Hal yang Dilarang dalam Kampanye dan Bentuk Kampanye Hitam

Menjatuhkan lawan politik dengan isu-isu yang tidak berdasar tentu merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Terkait dengan itu, dalam pelaksanaannya, hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif yaitu:[4]

a.    mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.    melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.    menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.    menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.    mengganggu ketertiban umum;

f.     mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g.    merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.    menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.      membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j.     menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

 

Dalam konteks Pilpres maupun Pilkada, pengaturan mengenai kampanye pada dasarnya sama dengan pemilu legislatif.[5] Khusus pengaturan dalam UU 8/2015, secara tegas disebutkan bahwa melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam atau black campaign.[6]

 

Ancaman Pidana Pelaku Kampanye Hitam  

a.    Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu Legislatif yang dengan sengaja menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, akan dijerat penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 24 juta.[7]

b.    Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pilpres yang  menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat adalah penjara paling singkat 6 (enam) bulan hingga 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 24 juta.[8]

c.    Ancaman sanksi bagi pelaku Kampanye Pilkada berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.[9]

 

Kampanye Negatif

Sekedar tambahan informasi untuk Anda, selain kamanye hitam, ada istilah lain yang ada juga di masyarakat, yaitu kampanye negatif. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negatif adalah kampanye negatif sesuai fakta, sedangkan kampanye hitam tidak sesuai fakta.

 

Menurut Qodari, seorang kandidat bisa saja menuduh lawan politiknya melakukan korupsi, asalkan tuduhan tersebut bersifat faktual. Ia mencontohkan salah satu kampanye negatif yang pernah dilakukan adalah kampanye untuk tidak memilih politisi busuk pada Pemilu 2004 lalu. Penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya dapat Anda simak dalam artikel Perlu Pembedaan Tegas antara Black dan Negative Campaign.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

 

Referensi:

http://glosarium.org/subjek/pemilu/arti/?k=kampanye%20hitam, diakses pada 8 Desember 2016 pukul 17.21 WIB.

 

 



[1] Pasal 1 angka 29 UU Pemilu Legislatif dan Pasal 1 angka 21 UU 8/2015

[2] Pasal 77 UU Pemilu Legislatif, Pasal 33 UU Pilpres, dan Pasal 63 ayat (1) UU Pilkada

[3] Pasal 78 UU Pemilu Legislatif

[4] Pasal 86 ayat (1) UU Pemilu Legislatif

[5] Pasal 41 ayat (1) UU Pilpres dan Pasal 69 UU 8/2015

[6] Penjelasan Pasal 69 huruf c UU 8/2015

[7] Pasal 299 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf d UU Pemilu Legislatif

[8] Pasal 214 jo. Pasal 41 ayat (1) huruf d UU Pilpres

[9] Pasal 187 ayat (2) Perppu 1/2014 jo. Pasal 69 huruf c UU 8/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).