Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Dapatkah seorang pegawai sebuah perusahaan obat tradisional (jamu) yang diberi kepercayaan untuk mengelola pegawai serta gaji para pegawainya, dikenakan/dijadikan Tersangka melanggar Pasal 197 atau Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
Sebelumnya kami akan menguraikan isi Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”):
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 197 UU Kesehatan:
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Melihat pada uraian pasal tersebut, maka pada dasarnya yang melakukan adalah orang perorangan, bukan perusahaan. Jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah perusahaan, maka harus mengacu pada Pasal 201 UU Kesehatan:
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.
Jika tindakan yang diatur Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan dilakukan oleh seorang karena itu merupakan tugasnya sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan (memproduksi alat atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan), dan ia melakukannya sesuai dengan uraian tugas atau prosedur standar (SOP), maka ia tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Dengan kata lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut.
Bagaimana cara perusahaan bertanggung jawab? Kami berasumsi bahwa perusahaan yang Anda maksud berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) dan pegawai dalam pertanyaan Anda tidak berkapasitas sebagai Direksi PT.
PT merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, PT tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, oleh karena itu harus ada yang mewakili PT. Yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal tersebut juga diatur lagi dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT.
Melihat pada ketentuan di atas, jika tindak pidana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan dilakukan oleh PT, maka Direksi yang akan mewakili PT dalam proses tersebut. Lebih lanjut tentang penuntutan terhadap PT dapat dibaca dalam artikel Prosedur Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi.
Jika korporasi dinyatakan bersalah, maka Direksi dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini disebabkan tindakan korporasi merupakan tanggung jawab penuh Direksi.
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pegawai sebuah perusahaan yang diberi kepercayaan untuk mengelola para pegawai serta gaji pegawainya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena ia tidak bertindak mewakili PT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Butuh lebih banyak artikel?
