Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Adapun jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila [Pasal 91 ayat (2) UU ASN]:

KLINIK TERKAIT

Hak PNS untuk Melanjutkan Pendidikan

29 Mar 2018

Masihkah PNS yang Berstatus Terpidana Berhak atas Jaminan Pensiun?

11 Agt 2017

Bolehkah Gaji PNS Dipotong Tanpa Persetujuan?

21 Okt 2014

Apakah Janda PNS yang Menikah Lagi Masih Berhak atas Tunjangan Istri?

23 Sep 2014

1. meninggal dunia;
2. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
3. mencapai batas usia pensiun;
4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (“UU 11/1969”) yang Anda sebut, dalam ketentuan peralihan UU ASN disebutkan bahwa pada saat UU ASN ini mulai berlaku, UU 11/1969 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Jadi, dasar hukum tunjangan pensiun bagi PNS masih berpedoman pada UU 11/1969.

Anda benar bahwa apabila PNS meninggal dunia dan almarhum tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka yang menerima pensiun adalah orang tuanya, yakni ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS (lihat Pasal 3 huruf e UU 11/1969). Ketentuan ini disebut dalam Pasal 20 ayat (1) UU 11/1969)yang berbunyi:

“Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.”

Adapun dalam penjelasan Pasal 20 UU 11/1969 dikatakan bahwa surat permintaan untuk mendapat pensiun janda/duda ini harus disertai dengan surat keterangan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang tua yang secara sah telah mengangkat sebagai anak angkat pegawai yang bersangkutan.

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang dimaksud status “tewas” dalam UU 11/1969 ini adalah (Pasal 4 UU 11/1969):

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai status tewas di atas dapat Anda simak dalam artikel Hak-hak Ahli Waris PNS Jika PNS Meninggal Dunia. 

Sedangkan Pasal 17 ayat (3) UU 11/1969 itu sendirimengatakan bahwa apabila Pegawai Negeri PNS meninggal, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

Ini artinya, besaran pensiun yang diterima oleh orang tua dari PNS yang meninggal dunia tidak sama dengan besaran PNS yang diterima oleh janda/duda dari PNS tersebut. Hal ini karena besarnya pensiun yang diterima oleh orang tua PNS adalah hanya sebesar 20% dari 72% dari dasar pensiun yang diterima oleh janda/duda PNS.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=5838, diakses pada 26 November 2014 pukul 17.01 WIB