Menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris (hal. 181) menjelaskan bahwa ditinjau dari isinya, testamen (surat wasiat) merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Ini berarti surat wasiat hanya bisa ditarik kembali oleh si pewaris pada waktu ia masih hidup. Lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 992 KUHPer bahwa surat wasiat tersebut harus dicabut dengan wasiat yang dibuat kemudian (wasiat yang baru) atau akta notaris mengenai pencabutan wasiat:

KLINIK TERKAIT

Cara Membatalkan Surat Wasiat Menurut KUH Perdata

04 Jan 2024

Diberikan Warisan oleh Pewaris Tanpa Ada Surat Wasiat

12 Jan 2015

Bisakah Digugat Jika Pembagian dalam Wasiat Tak Sama?

15 Jul 2014

Langkah Aman Menjual Tanah Warisan

02 Jun 2014

Pasal 992 KUHPer:

“Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934.”

Melihat pada ketentuan di atas, ini berarti pada saat pewaris meninggal dunia, wasiat tersebut sudah tidak dapat dicabut lagi, apalagi dengan penjualan tanah tersebut oleh para ahli waris. Jika memang sudah ada wasiat yang menyebutkan bahwa tanah tersebut diberikan kepada ibu Anda, maka yang berhak atas tanah tersebut adalah ibu Anda, yang berhak menjualnya juga adalah ibu Anda.

Jika ahli waris lain menjual tanah tersebut, maka ahli waris lain telah melanggar ketentuan hukum bahwa yang berhak menjual suatu barang adalah pemilik dari barang tersebut. Prof. Subekti, S.H. menjelaskan mengenai hal ini dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal 69), yaitu bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Dalam kasus Anda, ibu Anda mendapatkan hak atas tanah tersebut dari pewaris (kakek Anda).

Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 KUHPer, yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mensyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual:

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Ibu Anda sebagai orang yang diberikan warisan dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

a.    Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b.    Perbuatan itu harus melawan hukum;

c.    Ada kerugian;

d.    Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e.    Ada kesalahan.

(penjelasan selengkapnya simak artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras)

Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:

1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2.    Melanggar hak subjektif orang lain;

3.    Melanggar kaidah tata susila;

4.  Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam hal ini, jika para ahli waris lainnya menjual tanah yang diwariskan kepada ibu Anda, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif ibu Anda sebagai orang yang menerima warisan berdasarkan surat wasiat tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.