Secara umum, aturan soal bendera negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”).

Pasal 1 angka 1 UU 24/2009 berbunyi:

“Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

KLINIK TERKAIT

Ada Perbedaan dalam Perjanjian Dua Bahasa, Mana yang Berlaku?

12 Mei 2023

Larangan Memakai Bahasa Asing untuk Nama Perseroan

19 Jun 2017

Terjemahan Akta Perusahaan, Haruskah oleh Penerjemah Tersumpah?

04 Jan 2012

Wajibkah Membuat Kontrak dalam Dua Bahasa Jika Melibatkan Pihak Asing?

23 Mei 2011

Soal apakah pengibaran bendera negara wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, kita mengacu pada aturan soal penggunaan bendera negara. Berdasarkan Pasal 6 UU 24/2009, penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Kemudian bendera negara wajib dikibarkan pada setiap Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009:

Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Selain pada Hari Kemerdekaan, pengibaran bendera negara juga wajib dilakukan setiap hari di beberapa tempat, termasuk lingkungan satuan pendidikan. Ketentuan ini jelas ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 24/2009 yang berbunyi:

Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:

a.    istana Presiden dan Wakil Presiden;

b.    gedung atau kantor lembaga negara;

c.    gedung atau kantor lembaga pemerintah;

d.    gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;

e.    gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;

f.     gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;

g.    gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

h.    gedung atau halaman satuan pendidikan;

i.     gedung atau kantor swasta;

j.     rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;

k.    rumah jabatan pimpinan lembaga negara;

l.     rumah jabatan menteri;

m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;

n.    rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;

o.    gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;

p.    pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

q.    lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan

r.     taman makam pahlawan nasional.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU 24/2009 bahwa dalam hal bendera negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU 24/2009, bendera negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.

Apakah perguruan tinggi termasuk satuan pendidikan? Untuk mengetahuinya, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”).

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 10 UU Sisdiknas.

Sedangkan perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU Sisdiknas. Ini artinya, perguruan tinggi termasuk satuan pendidikan.

Berarti, menjawab pertanyaan Anda, perguruan tinggi termasuk salah satu satuan pendidikan yang mana setiap harinya diwajibkan mengibarkan Bendera Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16 UU 24/2009.

1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.