Kamis, 04 Januari 2018
Pertanyaan :
Perusahaan Memaksa Karyawan Menggunakan Bahasa Asing
Di perusahaan saya bosnya orang asing. Dia mengharuskan kami untuk memakai bahasa Inggris di lingkungan kantor. Apakah boleh kami dipaksa menggunakan bahasa Inggris?  
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 22 Juni 2015.

 

Intisari:

 

 

Pada dasarnya untuk komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipaksa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa asing di lingkungan kerja.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Berkomunikasi Resmi

Mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”).

 

Pada dasarnya Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.[1]

 

Bagi pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.[2]

 

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi juga dapat terlihat dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (“PP 57/2014”). Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai sarana komunikasi tingkat nasional.[3]

 

Wajibkah Pekerja WNA Memiliki Kemampuan Berbahasa Indonesia?

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 16/2015”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing hanya mengatur syarat-syarat Tenaga Kerja Asing (“TKA”) sebagai berikut:[4]

a.    memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

b.    memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;

c.  membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

d.    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;

e.    memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan

f.     kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

 

Akan tetapi, dalam PP 57/2014 diatur bahwa Warga negara asing (“WNA”) yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.[5]

 

Jika WNA belum memenuhi standar kemahiran berbahasa Indonesia, WNA tersebut harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.[6]

 

Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara asing ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)[7] melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia (“Permendikbud 70/2016”). Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.[8]

 

Dalam Permendikbud 70/2016, orang asing disebut sebagai Penutur Asing. Penutur Asing adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.[9]

 

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia seorang Penutur Bahasa Indonesia diperoleh dari hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (“UKBI”).[10] Penutur Bahasa Indonesia adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun WNA.[11]

 

Hasil UKBI ini dapat dimanfaatkan oleh:[12]

a.    peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan;

b.    Penutur Jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi;

c.    WNA yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau

d.    WNA yang akan menjadi warga negara Indonesia.

 

Pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia terdiri atas:[13]

a.    Peringkat I (Istimewa);

b.    Peringkat II (Sangat Unggul);

c.    Peringkat III (Unggul);

d.    Peringkat IV (Madya);

e.    Peringkat V (Semenjana);

f.     Peringkat VI (Marginal); dan

g.    Peringkat VII (Terbatas).

 

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.[14]

 

Standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing adalah sebagai berikut:[15]

 

 

No.

 

Penutur Asing

 

Standar Kemahiran Berbahasa

 

1

Belajar di Indonesia

Semenjana

 

2

Bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, dan penelitian

 

Madya

3

Bekerja di Indonesia di bidang umum

Semenjana

 

4

Akan menjadi warga Negara Indonesia

Unggul

 

 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa komunikasi dalam bahasa Indonesia merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, dalam lingkungan kantor, seseorang tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan bahasa asing, bahkan pada dasarnya justru setiap orang (termasuk WNA) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

4.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

 

 



[1] Pasal 33 ayat (1) UU Bahasa beserta penjelasannya

[2] Pasal 33 ayat (2) UU Bahasa

[3] Pasal 5 ayat (2) huruf c PP 57/2014

[4] Pasal 36 ayat (1) Permenaker 16/2015

[5] Pasal 20 ayat (1) PP 57/2014

[6] Pasal 20 ayat (2) PP 57/2014

[7] Pasal 20 ayat (3) PP 57/2014

[8] Pasal 1 angka 1 Permendikbud 70/2016

[9] Pasal 1 angka 5 Permendikbud 70/2016

[10] Pasal 4 ayat (1) Permendikbud 70/2016

[11] Pasal 1 angka 3 Permendikbud 70/2016

[12] Pasal 10 Permendikbud 70/2016

[13] Pasal 4 ayat (2) Permendikbud 70/2016

[14] Pasal 4 ayat (3) Permendikbud 70/2016

[15] Bab I Lampiran Permendikbud 70/2016 (hal. 9-10)



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.