Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Hukumnya Menikahi Pria yang Belum Resmi Cerai

Share
copy-paste Share Icon
Keluarga

Hukumnya Menikahi Pria yang Belum Resmi Cerai

Hukumnya Menikahi Pria yang Belum Resmi Cerai
Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Hukumnya Menikahi Pria yang Belum Resmi Cerai

PERTANYAAN

Saya pacaran sama lelaki yang cerai secara agama selama 1 tahun dan belum diurus cerai ke pengadilan. Dia ingin melamar dan menikahi saya. Yang saya ingin tanyakan apakah saya boleh menerima lamarannya dan melanjutkan pernikahan, hukumnya bagaimana? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Menerima lamaran seseorang yang belum resmi bercerai sebenarnya tidak ada dampak hukumnya. Namun, Anda sebaiknya tidak menerima lamarannya karena Anda harus memikirkan risiko hukum yang mungkin timbul jika Anda kemudian menikah dengan lelaki tersebut.

    Kemungkinan risiko hukum yang akan Anda dan lelaki itu terima adalah pembatalan perkawinan jika lelaki tersebut pada akhirnya menikah dengan Anda tanpa persetujuan istri sebelumnya.

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menerima Lamaran Lelaki yang Belum Resmi Bercerai yang pertama kali dipublikasikan pada 10 Juli 2015.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KLINIK TERKAIT

    Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?

    Bisakah Cerai Jika Suami Tidak Menghadiri Sidang Perceraian?

    Secara agama, perceraian lelaki dengan mantan istrinya itu memang sah. Akan tetapi, lelaki tersebut belum sah bercerai secara hukum negara karena belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perceraian telah resmi terjadi.

    Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Selain itu, Pasal 115 KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

    Dengan kata lain, jika mengacu ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Lebih lanjut, adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

    Menyambung pertanyaan Anda, apabila perceraian terjadi di muka pengadilan, sementara lelaki itu ingin melamar kemudian menikahi Anda, itu berarti lelaki tersebut harus mengurus perceraiannya terlebih dahulu. Jika lelaki itu tidak juga mengurus perceraiannya, akan tetapi kemudian menikahi Anda, ini berarti lelaki tersebut melakukan poligami.

    Pada dasarnya, UU Perkawinan menganut asas monogami, di mana suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[1] Namun, berdasarkan UU Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan.[2]

    Lebih lanjut, ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan mengatur ketentuan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam pihak suami diberikan izin oleh pengadilan untuk menikah lagi dan telah memenuhi sejumlah alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yakni:

    1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
    2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
    3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

    Dengan demikian, pada dasarnya lelaki tersebut masih berstatus sebagai suami orang lain dan tidak boleh menikah lagi jika perkawinannya belum putus. Dengan kata lain, lelaki tersebut tidak dapat menikahi Anda tanpa persetujuan dari istrinya yang belum diceraikannya secara resmi di pengadilan dan/atau tanpa memenuhi alasan di atas.

    Sahnya Perceraian

    Putusan mengenai gugatan perceraian itu diucapkan dalam sidang terbuka dan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[3]

    Bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[4]

    Di samping itu, talak/cerai yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sebagai informasi, talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[5]

    Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

    Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

    Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum.

    Risiko Hukum Menerima Lamaran

    Menerima lamaran seseorang yang belum resmi bercerai sebenarnya tidak ada dampak hukumnya. Namun, Anda sebaiknya tidak menerima lamarannya karena Anda harus memikirkan konsekuensinya jika Anda kemudian menikah dengan lelaki tersebut. Hal ini tentu menimbulkan risiko hukum bagi Anda dan lelaki tersebut.

    Kemungkinan risiko hukum yang akan Anda dan lelaki itu terima adalah pembatalan perkawinan jika lelaki tersebut pada akhirnya menikah Anda tanpa persetujuan istri sebelumnya. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[6]

    Lebih lanjut, pihak istri dari pasangan Anda yang belum bercerai di muka pengadilan berhak mengajukan pembatalan perkawinan[7] karena alasan perkawinan masih terikat dengan dirinya.[8]

    Demikian jawaban dari kami terkait hukum menikahi pria yang belum resmi bercerai sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    [1] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan

    [3] Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)

    [4] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975

    [5] Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

    [6] Pasal 22 UU Perkawinan

    [7] Pasal 23 huruf b UU Perkawinan

    [8] Pasal 24 UU Perkawinan

    Tags

    cerai
    pembatalan perkawinan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    TIPS HUKUM

    Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup

    24 Mar, 2023 Bacaan 10 Menit
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!