Hak cuti hamil dan melahirkan adalah hak yang timbul dan diberikan oleh undang-undang spesial bagi pekerja perempuan yang memenuhi syarat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar Kasim dalam artikel Ketentuan THR untuk Pekerja yang Cuti Melahirkan, hak cuti hamil dan melahirkan tersebut tidak memutus hubungan kerja, tidak menghilangkan dan mengurangi masa kerja.

Pengaturan mengenai cuti hamil ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

KLINIK TERKAIT

Apakah Karyawan yang Cuti Melahirkan Tetap Dapat THR?

04 Apr 2024

Aturan Cuti Melahirkan bagi Pekerja dengan Persalinan Prematur

12 Apr 2023

Adakah Aturan Pemberian Cuti Suami untuk Mengasuh Anak?

25 Okt 2022

Legalitas Surat Pernyataan Tak Digaji Selama Cuti Melahirkan

25 Mei 2021

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Dari aturan di atas terlihat bahwa hak cuti hamil dan melahirkan ini memfokuskan pada kondisi pekerja perempuan yang hamil saja, yakni sebelum dan sesudah ia melahirkan, tidak memandang apakah ia hamil di luar nikah (belum menikah) atau tidak. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, selama karyawati itu memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, maka ia berhak mendapatkannya. Penjelasan lebih lanjut tentang hak cuti hamil dan melahirkan ini dapat Anda simak dalam artikel Penerapan Cuti Melahirkan dan Cuti Keguguran.

Selama pekerja perempuan itu melaksanakan hak cutinya, ia tetap berhak mendapat upah penuh.[1] Jadi, meski karyawati itu cuti hamil dan melahirkan, ia tetap berhak dibayar gajinya secara penuh. Lalu bagaimana dengan tunjangan-tunjangannya? Apakah pekerja yang bersangkutan tetap memperoleh tunjangan?

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa prinsipnya dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dikenal tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.[2]

Menjawab pertanyaan Anda, dari sini dapat kita ketahui bahwa karena pembayaran tunjangan tetap ini dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan upah pokok dan diterima secara tetap, maka pekerja yang cuti hamil dan melahirkan tetap berhak atas tunjangan tetap.

Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).[3]

Terkait tunjangan tidak tetap ini, masih besumber dari artikel Ketentuan THR untuk Pekerja yang Cuti Melahirkan, Umar menjelaskan bahwa walaupun demikian, pelaksanaan hak cuti hamil dan melahirkan dapat meniadakan hak-hak yang terkait dengan tunjangan tidak tetap, khususnya yang didasarkan pada kehadiran, seperti tunjangan transport, uang makan, insentif/bonus produktivitas, biaya komunikasi dan lain-lain.

Jadi, pekerja yang cuti hamil dan melahirkan bisa saja tidak memperoleh tunjangan tidak tetap. Hal ini karena tunjangan tidak tetap dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok dan diberikan berdasarkan kehadiran.

Jika yang Anda maksud adalah tunjangan melahirkan, pada dasarnya, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan melahirkan kepada karyawannya. Ini dapat dilihat dari Pasal 94 UU Ketenagakerjaan dan SE-07/MEN/1990, yang tidak mengatur secara terperinci mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan melahirkan kepada karyawannya. Apalagi setelah ada kewajiban bagi perusahaan untuk mengikutkan karyawannya ke dalam program BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan meng-cover juga tindakan persalinan seperti melahirkan. Selengkapnya dapat dilihat dalam artikel Kewajiban Perusahaan atas Biaya Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan Pekerja.

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.