Tahun 2014 Kemenpora menggulirkan dana untuk rehabilitasi stadion olahraga, namun dalam perjalanannya, kontraktor utama mendapat masalah hukum yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran sub kontraktor dalam proyek tersebut. Apakah langkah hukum yang harus kami tempuh? Terima kasih atas jawabannya.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Intisari:
Dalam hal hubungan kerja sama antara kontraktor utama dan sub kontraktor terikat pada suatu perjanjian kerja sama, maka terhambatnya pembayaran kepada sub kontraktor tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dari kontraktor. Langkah hukum yang dapat diambil adalah menggugat atas dasar wanprestasi.
Selain itu, Saudara juga bisa mengajukan Permohonan Pailit atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila Saudara mengetahui dan atau mengenal adanya kreditor lain selain Saudara.
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan kepada kami.
Terkait dengan hubungan kerja sama antara kontraktor utama dan sub kontraktor, kami mengasumsikan bahwa hubungan kerja sama tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri.
“Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Lebih lanjut, dengan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1234 KUHPer maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan pertanyaan Saudara kepada kami perihal terhambatnya pembayaran dari kontraktor utama kepada sub kontraktor akibat permasalahan yang dialami oleh kontraktor utama adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu perikatan (wanprestasi), sehingga salah satu langkah hukum yang dapat Saudara ambil berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPer adalah menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat.
Namun demikian, apabila Saudara mengetahui dan atau mengenal adanya kreditor lain selain Saudara, dengan merujuk pada Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Saudara dapat mengajukan Permohonan Pailit atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada kontraktor utama. Adapun syarat pengajuan permohonan pailit atau PKPU adalah sebagai berikut:
a.Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
b.Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
c.Diajukan atas permohonan Debitor maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Demikian kami sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.
