Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Apakah anak lelaki berhak atau bisa melarang ibunya yang ingin menjual rumah yang diperoleh dari hasil perkawinan kedua (ayah tiri) setelah sang ayah tiri telah meninggal dunia? Terima kasih.
Intisari:
Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Oleh karena itu, dalam hal ini yang bertindak selaku ahli waris di sini adalah orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan ayah tiri, yakni si ibu. Sebagai pemilik dari rumah tersebut, si ibu berhak melakukan apapun atas barang yang dimilikinya (dalam hal ini rumah). Sehingga, anak tersebut tidak berhak melarang ibunya menjual rumah yang diperoleh dari hasil perkawinan kedua (ayah tiri) setelah sang ayah tiri meninggal dunia.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
|
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Guna menyederhanakan jawaban, kami akan menjawab dari sisi hukum waris menurut hukum Islam. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Sejalan dengan pengaturan dalam KHI, untuk agama selain Islam berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.[1]
Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri?, sebab mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu:
1. Sebab kekerabatan (qarabah), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
3. Sebab memerdekakan budak (wala`).
Jadi pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris (suami atau istri pewaris). Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak artikel Bagaimana Hukum Hak Waris Anak Tiri?
Oleh karena itu, dalam konteks pertanyaan Anda, yang bertindak selaku ahli waris dari suami kedua si ibu adalah ibu itu sendiri. Ini berarti rumah tersebut adalah milik si ibu. Sebagai pemilik, si ibu berhak melakukan apapun pada barang miliknya.
Ini karena pada dasarnya setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak untuk melakukan tindakan apapun atas benda tersebut. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, anak tersebut tidak berhak melarang ibunya menjual rumah yang diperoleh dari hasil perkawinan kedua (ayah tiri) setelah sang ayah tiri meninggal dunia karena anak tersebut tidak mempunyai hak apapun atas rumah tersebut (si anak bukan pewaris dari ayah tirinya).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kompilasi Hukum Islam.
Butuh lebih banyak artikel?
