Selasa, 06 Desember 2016
Dibaca: 5423
Pertanyaan :
Peran OJK Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi
Dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, adakah peran kurator sebagai pengawas dan pemberes kepailitan perusahaan tersebut? Ataukah peran kurator tersebut diambil alih oleh OJK?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK.

 

Selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha perusahaan dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pada proses kepailitan perusahaan asuransi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pailit, dimana kedudukan hukum tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

 

Permohonan Pailit oleh OJK

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) menyatakan Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK.

 

Sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UU Perasuransian.[1]

 

Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU KPKPU, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.[2]

 

Peran Kurator dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit

Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peralihan peran dan tanggung jawab Kurator kepada OJK sebagaimana peralihan peran pemohon kepailitan dari Kementerian Keuangan ke OJK seperti yang kami sebut di atas.

 

Pada dasarnya, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.[3]

 

Penunjukan Kurator merupakan kewajiban berdasarkan amanah dari UU KPKPU, dimana disebutkan dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.[4] Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit,[5] dimana dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.[6]

 

Masih terkait dengan wewenang kurator, bahkan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:[7]

a.    meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau

b.    menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1.    pengelolaan usaha Perusahaan; dan

2.    pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

 

Dalam mengajukan kurator tersebut, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[8]

a.    independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan;

b.    memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

c.   tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

d.    memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan

e.  terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

3.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

 



[1] Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian

[3] Pasal 1 angka 5 UU KPKPU

[4] Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU

[5] Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU

[6] Pasal 69 ayat (2) UU KPKPU

[7] Pasal 57 ayat (1) Peraturan OJK 28/2015

[8] Pasal 57 ayat (3) Peraturan OJK 28/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.