Intisari:

KLINIK TERKAIT

Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?

21 Sep 2023

Bisakah Mengajukan Banding Jika Sudah Menerima Putusan Hakim?

13 Okt 2015

Bisakah Eksekusi Jika Tidak Ada Kejelasan Mengenai Perkara Banding?

07 Agt 2014

Jika Penggugat dan Tergugat Mengajukan Banding

17 Jul 2013

Ulasan:

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri.[1]

Perlu diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk jenis tindak pidana ringan, yakni tindak pidana yang ancaman sanksinya berupa denda atau kurungan.

Hukuman Pelanggaran Lalu Lintas yang Berupa Denda

Untuk pelanggaran lalu lintas, yang ditetapkan oleh pengadilan adalah berupa pidana denda, Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ mengatur sebagai berikut:

“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”

Acara pemeriksaan cepat ini dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.[2] Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Opsi Bagi Pelanggar yang Tidak Bisa Hadiri Sidang Tilang.

Menjawab pertanyaan Anda, penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Hal ini telah diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hukuman Pelanggaran Lalu Lintas yang Berupa Kurungan (Perampasan Kemerdekaan)

Pidana kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, namun dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara. Demikian yang antara lain yang dijelaskan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (2002: 471). Penjelasan lebih lanjut mengenai pidana kurungan dapat Anda simak dalam artikel Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup.

Berbeda dengan penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa pidana denda yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding karena prosedur pemeriksaan cepat, dalam putusan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas berupa perampasan kemerdekaan (kurungan) ini bisa dilakukan perlawanan. Yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur soal Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan:

(1)  Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2)  Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana;

(3)  Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register;

(4)  Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan;

(5)  Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu;

(6)  Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur;

(7)  Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu;

(8)  Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Ketentuan ini diterangkan pula dalam laman Pengadilan Negeri Kudus soal Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding,

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

2.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Referensi:

1.    S.R. Sianturi, S.H. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta.

2.    http://www.pn-kudus.go.id/index.php/sidang-tilang, diakses pada 20 November 2015 pukul 15.41 WIB.