Jumat, 13 Oktober 2017
Dibaca: 11615
Pertanyaan :
Badan Usaha yang Aman untuk Berbisnis E-Commerce
Saya berencana membuat website E-Commerce B2C semacam marketplace lainnya yang ada di Indonesia. Apakah usaha saya harus berbentuk PT? Jika tidak (karena terkendala modal, dan sebagainya), apakah saya menyalahi aturan hukum?  
Jawaban :

  

Logo Easybiz

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia. Mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.

www.easybiz.id

 

 

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 12 April 2017.

Intisari:

 

 

 

Pada prinsipnya, tidak ada keharusan bagi sebuah bidang usaha e-Commerce berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”). Sah-sah saja apabila Anda memilih bentuk badan usaha selain PT, misalnya dengan mendirikan koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau firma.

 

Memilih badan usaha bergantung pada kebutuhan dan rencana Anda dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis. Selain itu, Anda perlu pula mempertimbangkan kemampuan permodalan dan risiko usaha. Setiap bisnis pasti memiliki risiko dan dengan mendirikan badan usaha ada beberapa opsi untuk mengelola risiko bisnis Anda.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Model Bisnis B2C

Sepanjang pengetahuan kami, website e-Commerce B2C (Business to Consumer) adalah marketplace yang konsepnya menjembatani pemilik bisnis ke konsumen secara langsung. Penjual di sini haruslah pemilik bisnis. Biasanya marketplace yang menjalankan B2C juga menjalankan konsep C2C (Customer to Customer) dimana setiap pribadi bisa berjualan, tidak harus pemilik bisnis. C2C mempertemukan konsumen ke konsumen siapa pun dan di mana pun.

 

Bentuk Badan Usaha

Pada prinsipnya, tidak ada keharusan bagi sebuah bidang usaha e-Commerce berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”) sebagai berikut:

 

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggaraan negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, sah-sah saja apabila Anda memilih bentuk badan usaha selain PT misalnya dengan mendirikan koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau firma. Memilih badan usaha bergantung pada kebutuhan dan rencana Anda dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan kemampuan permodalan dan risiko usaha. Setiap bisnis pasti memiliki risiko dan dengan mendirikan badan usaha ada beberapa opsi untuk mengelola risiko bisnis Anda.

 

Mendirikan PT untuk usaha e-commerce tentu lebih aman dibandingkan CV. Sebab, PT statusnya badan hukum sehingga ada pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaannya. Tanggung jawab pemilik atau pemegang saham hanya sebatas nilai sahamnya di perusahaan tersebut. Sementara, CV bukan badan hukum. Jadi tidak ada pemisahan harta dan tanggung jawab. Artinya, kalau CV mengalami kerugian, bisa merembet ke harta pribadi pemilik perusahaan. Informasi lebih lanjut tentang keuntungan mendirikan PT dapat Anda simak 9 Keuntungan Mendirikan PT Untuk Bisnis Anda.

 

Perizinan dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Setelah mendirikan perusahaan (bisa berbadan hukum atau yang bukan badan hukum), langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan dan dokumen legalitas mulai dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) atas nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

 

Untuk mendirikan perusahaan e-commerce, yang perlu diperhatikan adalah harus memiliki SIUP.[1] Tanpa SIUP Anda tidak bisa melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menyatakan:

 

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

 

Pasal ini yang menjadi dasar hukum penerbitan SIUP. Tanpa memiliki SIUP, ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.[2]

 

Berdasarkan riset Easybiz ke kantor pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk SIUP perusahaan e-commerce bisa dicantumkan bidang usaha yang berkaitan dengan komoditas yang akan dijual. Untuk pendirian PT di wilayah Jakarta, acuan bidang usaha untuk dicantumkan di SIUP adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perizinan Perdagangan.

 

Sebagai tambahan informasi, Anda dapat menyimak 7 Hal yang Harus Anda Perhatikan Sebelum Mendirikan Perusahaan Layanan Financial Technology (Fintech).

 

Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk proses pendirian perusahaan e-commerce dan dokumen legalitas mulai dari SKDP, NPWP, SIUP dan TDP adalah sama dengan PT biasa. Namun untuk perusahaan e-commerce ada satu tahap lagi yang harus dilakukan yakni pendaftaran PSE.

 

Pendaftaran PSE

Untuk proses pendaftarannya Anda dapat mengakses laman https://pse.kominfo.go.id/. Setelah melakukan pendaftaran ini, Anda akan mendapatkan tanda daftar yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

 

Persyaratan mendaftarkan PSE adalah sebagai berikut:

1.   TDP;

2.   SKDP;

3.   Identitas Penanggung Jawab; 

4.   NPWP;

5.   Profil Penyelenggara Sistem Elektronik;

6.   Gambaran teknis Sistem Elektronik;

7.   Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs;

8.   Lokasi Server di Indonesia;

9.   Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan Terakhir.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga Bermanfaat.

 

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang membantu pendirian perusahaan untuk UMKM dan startup di Indonesia. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pendirian PT, pendirian CV, serta perizinan usaha hubungi Easybiz di Tel: 0812 9875 5257 atau email: halo@easybiz.id. Untuk mengetahui penawaran dan promo kami terbaru, silakan cek http://easybiz.id/paket-promo-pembuatan-pt-di-jakarta/.

 

Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

3.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian diubah kembali oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

5.  Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perizinan Perdagangan.

 



[2] Pasal 106 UU Perdagangan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah