Senin, 14 November 2016
Dibaca: 4952
Pertanyaan :
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan dalam PMDN dan PMA
Saya ada pertanyaan mengenai investasi penanaman modal. Saya mendapat info jika investasi modal untuk dalam negeri adalah sebesar Rp 500 juta dan untuk asing adalah Rp 10 miliar. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk investasi asing tersebut berlaku untuk semua bidang (pabrik, trading, dll)? Mohon informasinya. Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tidak ada ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi. Akan tetapi untuk Penanaman Modal Asing (“PMA”) terdapat persyaratan nilai investasi, yaitu lebih besar dari Rp10 miliar dengan beberapa ketentuan permodalan lainnya.

 

Ketentuan nilai investasi bagi PMA ini tidak berlaku untuk semua bidang usaha, karena pemerintah dapat mengatur ketentuan nilai investasi dan permodalan yang berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Nilai Investasi dan Permodalan

Sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan nilai investasi dan permodalan yang diatur pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Perka BKPM 14/2015”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai berikut:

 

Jenis Investasi

Nilai Investasi dan Permodalan

Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”)

Tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.[1]

 

Penanaman Modal Asing (“PMA”)

Total nilai investasi lebih besar dari Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan, dengan ketentuan:[2]

a.  Untuk sektor industri: setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan

b.  Untuk di luar sektor industri: setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam wilayah 1 (satu) Kabupaten/Kota.

 

Namun, khusus untuk perluasan bidang usaha diperkenankan nilai investasi kurang dari Rp 10 miliar rupiah, selama nilai akumulasi bidang usaha lebih besar dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.[3]

 

Untuk nilai modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor, yakni paling sedikit Rp 2,5 miliar.[4] Kemudian, setiap pemegang saham harus memiliki paling sedikit Rp 10 juta untuk penyertaan modal saham dengan persentase kepemilikan saham berdasarkan nilai nominal saham.[5]

 

 

Sedangkan untuk ketentuan nilai investasi PMDN di atas Rp 500 juta sebagaimana Anda sebutkan, hal tersebut sebenarnya mengacu pada tata cara pengajuan dan permohonan izin prinsip.[6] Jadi, untuk nilai investasi di atas Rp 500 juta, maka permohonan izin prinsipnya harus diproses menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”), sedangkan di bawah nilai tersebut tidak diwajibkan menggunakan SPIPISE.[7] Dengan demikian, untuk PMDN sebenarnya tidak ada batas minimum nilai investasi.

 

Nilai Investasi dan Permodalan Tiap Bidang Usaha

Seperti yang kami sebut sebelumnya, pada prinsipnya nilai investasi untuk PMA adalah lebih besar dari Rp 10 miliar rupiah. Namun, Pasal 13 ayat (3) Perka BKPM 14/2015 menyebutkan sebagai berikut:

 

“Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan: ... ”

 

Berdasarkan penjabaran di atas, pemerintah dimungkinkan untuk mengatur nilai investasi dan permodalan berbeda dengan yang ditentukan pada Perka BKPM 14/2015, selama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Namun, Perka BKPM 14/2015 maupun Daftar Negatif Investasi (“DNI”) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”) tidak mencantumkan pengaturan yang berbeda untuk nilai investasi dan permodalan. Dengan demikian, satu-satunya cara adalah dengan memeriksa peraturan terkait bidang usaha PMA yang akan didirikan berdasarkan KBLI.

 

Contoh Nilai Investasi Pada Usaha di Bidang Transportasi

Salah satu contohnya adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (“Permenhub 45/2015”). Peraturan tersebut menentukan nilai investasi dan ketentuan permodalan yang berbeda dengan Perka BKPM 14/2015 untuk usaha di bidang pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.[8] Sayangnya, seluruh bidang usaha tersebut tertutup bagi PMA.

 

Apabila Anda dapat mengkhususkan jenis bidang usahanya berdasarkan KBLI, maka kami akan dapat mencari ketentuan nilai investasi dan permodalannya secara lebih spesifik.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

2.    Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi.

 

 



[1] Pasal 13 ayat (2) Perka BKPM 14/2015

[2] Pasal 13 ayat (3) huruf a Perka BKPM 14/2015

[3] Pasal 13 ayat (3) huruf b dan c Perka BKPM 14/2015

[4] Pasal 13 ayat (3) huruf d Perka BKPM 14/2015

[5] Pasal 13 ayat (3) huruf e Perka BKPM 14/2015

[6] Pasal 31 ayat (2) huruf a Perka BKPM 14/2015

[7] Pasal 31 ayat (4) dan (5) Perka BKPM 14/2015. Untuk informasi lebih lanjut mengenai izin prinsip penanaman modal, lihat ILB No. 2904 dan No. 2752. Untuk pembahasan lebih mendalam, lihat ILD No. 430,

[8] Pasal 4 s.d. 18 Permenhub 45/2015

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Ricky Pratomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Ricky Pratomo mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 2016 dengan mengambil Peminatan Hukum Perdata Internasional.