Rabu, 28 September 2016
Dibaca: 14819
Pertanyaan :
Sanksi Bagi Bank yang Mengenakan Biaya Penarikan Uang Kepada Nasabah
Ada bank yang mengenakan biaya penarikan tunai dari rekening nasabah (untuk nominal tertentu, seperti di bawah Rp 2.5 juta). Bagaimana hukumnya berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 21 PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran? Selain itu, bagaimana langkah/tindakan konsumen yang dapat ditempuh jika dirugikan? Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah, termasuk jasa penarikan uang rupiah baik melalui loket teller maupun ATM, bank dilarang mengenakan biaya kepada nasabah.

 

Apa sanksi bagi bank yang melanggarnya dan apa langkah yang dapat dilakukan nasabah? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Jasa Sistem Pembayaran

Penarikan tunai yang Anda tanyakan merupakan salah satu Jasa Sistem Pembayaran. Apa saja kegiatan jasa sistem pembayaran itu?

 

Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (“PBI 16/2014”) ini mencakup Perlindungan Konsumen dalam kegiatan jasa sistem pembayaran yang meliputi:[1]

a.    penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana;

b.    kegiatan transfer dana;

c.    kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;

d.    kegiatan uang elektronik;

e.    kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan

f.     penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

 

Yang dimaksud dengan “penyediaan uang Rupiah” pada huruf e antara lain penyediaan uang Rupiah oleh Penyelenggara kepada Konsumen dalam rangka:[2]

a.    penarikan uang Rupiah oleh Konsumen melalui loket Penyelenggara (counter), Automated Teller Machine (“ATM”), atau sarana lainnya; dan

b.    penukaran uang Rupiah oleh Penyelenggara (counter).

 

Jadi, penarikan uang baik melalui loket bank maupun melalui ATM merupakan bagian dari penyediaan uang rupiah.

 

Khusus dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah kepada Konsumen, Penyelenggara juga:[3]

a.    harus menyediakan uang Rupiah dalam:

1)    kondisi layak edar; dan

2)    jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen;

b.    wajib memastikan bahwa uang Rupiah yang disediakan merupakan uang Rupiah:

1)    asli;

2)    masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; dan

3)    dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; dan

c.    wajib menerima penyetoran uang Rupiah dari Konsumen.

 

Larangan Bank Mengenakan Biaya Penarikan Uang Kepada Konsumen

Pada dasarnya, Pasal 6 PBI 16/2014 mengatur bahwa dalam memberikan jasa Sistem Pembayaran yang berdampak adanya biaya bagi nasabah/Konsumen Jasa Sistem Pembayaran[4] (“Konsumen”), Penyelenggara (salah satunya adalah Bank[5]) wajib memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Konsumen.[6]

 

Jika Bank mengenakan biaya kepada Konsumen dalam penyediaan jasa Sistem Pembayaran, Bank wajib menetapkan biaya secara wajar. Untuk menetapkan biaya yang wajar Penyelenggara wajib memiliki pedoman penetapan biaya.[7]

 

Walaupun Bank dapat mengenakan biaya sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi terkait penyediaan uang ini, Pasal 22 PBI 16/2014 mengatur berbeda:

 

Dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen.

 

Dengan demikian, jelas kiranya bahwa khusus bagi penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah, bank dilarang mengenakan biaya kepada nasabahnya, baik melalui loket bank maupun melalui ATM.

 

Sanksi bagi Bank yang Mengenakan Biaya Penarikan

Atas pelanggaran larangan dalam Pasal 22 tersebut, Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:[8]

a.    teguran tertulis;

b.    denda;

c.    penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau,

d.    pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.

 

Langkah yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen

Apabila pada prakteknya konsumen dikenakan biaya oleh bank atas penarikan uang tersebut, konsumen dapat melakukan pengaduan ke Unit Kerja dari Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah/Konsumen untuk mendapatkan penjelasan pengenaan biaya tersebut.[9]

 

Secara umum, Unit pengaduan nasabah tersebut dinamakan Customer Care Group/Unit Kerja dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengaduan tersebut tidak dikenakan biaya. Hal ini karena Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan yang dilakukannya.[10]

 

Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka apabila terdapat kerugian yang dianggap material dan signifikan, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian tersebut melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan atau luar pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa). Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perbankan selain melalui litigasi (pengadilan), juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penjelasan lebih lanjut mengenai Litigasi dan ADR dapat Anda simak artikel Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

 

Untuk mengetahui seluk beluk mengenai proses penyelesaian pengaduan ini, Anda dapat merujuk ke beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.  Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008;

2.  Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008;

3.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

4.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

5.  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK. 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008;

2.    Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008;

3.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

4.    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

5.    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

6.    Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK. 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.




[1] Pasal 2 PBI 16/2014

[2] Penjelasan Pasal 2 huruf e dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PBI 16/2014

[3] Pasal 21 ayat (1) PBI 16/2014

[4] Setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 3 PBI 16/2014).

[5] Pasal 1 angka 4 PBI 16/2014

[6] Pasal 6 PBI 16/2014

[7] Pasal 7 PBI 16/2014

[8] Pasal 29 ayat (1) PBI 16/2014

[9] Lihat di Pasal 18 PBI 16/2014

[10] Pasal 17 PBI 16/2014

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.