Jumat, 28 Oktober 2016
Pertanyaan :
Mekanisme Pemilihan Ketua RT Baru Jika yang Lama Mengundurkan Diri
Ketua RT setempat baru dilantik bulan Februari 2016. Karena ketidakmampuannya dalam menjabat, beliau melayangkan surat pengunduran diri ke kelurahan setempat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk prosedur penggantian RT yang baru, karena SK untuk kepengurusan RW dan RT sudah ditetapkan, dan masa jabatan RW dan RT masih 2,5 tahun lagi. Terima kasih.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Secara umum, pengaturan tentang Rukun Tetangga (“RT”) dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”). Tetapi pada peraturan ini tidak ada ketentuan mengenai prosedur pemilihan Ketua RT yang baru jika Ketua RT yang lama mengundurkan diri.

 

Mekanisme pemilihan Ketua RT yang baru jika yang lama mengundurkan diri ini di masing-masing daerah berbeda-beda, oleh karena itu, Anda harus merujuk kembali pada peraturan daerah setempat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas perntanyaan Anda.

 

Mengenai Rukun Tetangga (“RT”) dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”).

 

Rukun Tetangga (RT)

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.[1] RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan.[2] Tugasnya adalah membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.[3]

 

Masa bhakti RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.[4]

 

Lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Aturan Tentang Masa Jabatan Ketua RT.

 

Prosedur Pemilihan Ketua RT jika Mengundurkan Diri dari Jabatan

Pengaturan mengenai RT ini biasanya lebih lanjut juga diatur dalam peraturan di masing-masing daerah. Sebagai contoh, di Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Pergub DKI Jakarta 171/2016”).

 

Pengurus RT berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:[5]

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau

c. dinonaktifkan

 

Pengurus RT terdiri dari:[6]

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Bidang yang ada di kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah

 

Dalam hal Ketua RT berhenti sebelum habis masa baktinya, maka dilakukan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW baru.[7]

 

Mekanisme pemilihan Ketua RT baru menggantikan Ketua RT yang mengundurkan diri ini antara lain sebagai berikut:

-    Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah.[8]

-    Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.[9]

-    Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.[10]

-    Dalam hal mekanisme musyawarah tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.[11]

-  Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.[12]

-   Apabila dalam pemungutan suara kembali itu tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk Ketua panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.[13]

-   Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.[14]

 

Sementara di kota lain contohnya Tangerang, prosedur penggantian Ketua RT mengundurkan diri dari jabatan ini berbeda dengan yang di Jakarta, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Perwalkot Tangerang 24/2015”).

 

Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena mengundurkan diri, pemberhentian ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah.[15]

 

Anda mengatakan bahwa Ketua RT masih mempunyai sisa masa bakti 2,5 tahun lagi. Dalam Perwalkot Tangerang 24/2015, jika Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, maka paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali.[16] Selama kurun waktu tersebut, tugas Ketua RT dilaksanakan oleh Sekretaris RT.

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penggantian Ketua RT jika mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai berbeda-beda setiap daerahnya. Jadi prosedur tersebut harus mengacu pada peraturan daerah masing-masing.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

2.       Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

3.       Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

 

 



[1] Pasal 1 angka 10 Permendagri 5/2007

[2] Pasal 7 huruf d Permendagri 5/2007

[3] Pasal 14 Permendagri 5/2007

[4] Pasal 20 ayat (4) Permendagri 5/2007

[5] Pasal 35 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[6] Pasal 1 angka 18 Pergub DKI Jakarta 171/2016

[7] Pasal 38 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[8] Pasal 26 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[9] Pasal 26 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[10] Pasal 27 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[11] Pasal 27 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[12] Pasal 27 ayat (3) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[13] Pasal 27 ayat (4) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[14] Pasal 27 ayat (5) Pergub DKI Jakarta 171/2016

[15] Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b Perwalkot Tangerang 24/2015

[16] Pasal 20 ayat (2) Perwalkot Tangerang 25/2015

 



Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).