Kamis, 27 Oktober 2016
Dibaca: 5889
Pertanyaan :
Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos
Saya ingin bertanya, jika ada foto/gambar mengenai sebuah kue atau cake yang berbentuk organ intim wanita (bagian atas) dan diupload ke media sosial, apakah hal tersebut melanggar UU Pornografi atau UU ITE atau tidak ada pelanggaran sama sekali?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Penentuan apakah kue tersebut masuk dalam klasifikasi pornografi akan bergantung pada subjektivitas banyak pihak. Namun pada dasarnya, hal yang patut diketahui adalah Pasal 4 UU Pornografi memuat larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.

 

Bagaimana menentukan apakah suatu konten tersebut eksplisit atau tidak? Itu yang harus dinilai dari berbagai sisi, dalam banyak kasus bisa bersifat sangat subjektif.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sisi Subjektif UU Pornografi

Ada dua isu yang dapat diangkat dari pertanyaan Anda. Pertama mengenai esensi pornografi dan kedua distribusi konten. Dua undang-undang yang dapat dijadikan acuan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (“UU ITE”)  dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

 

Akan tetapi, dalam pembahasan ini, fokus hanya ditujukan kepada isu yang pertama (esensi pornografi) karena perbuatan mengunggah/upload foto kue berbentuk organ intim ke media sosial dalam begitu banyak kasus akan masuk ke dalam lingkup distribusi konten. Apabila kue tersebut masuk ke dalam pornografi, maka distribusinya dapat diproses berdasarkan UU ITE atau UU Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur:

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

 

Ancaman pidana terhadap pelanggar yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milliar.[1] Lebih lanjut soal distribusi konten bermuatan pelanggaran kesusilaan dapat Anda simak artikel Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi.

 

Mengenai isu yang pertama, adalah sesuatu yang ditegaskan dalam UU Pornografi bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk “memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara".[2] Tujuan ini problematis mengingat pornografi dalam banyak hal akan bersifat subjektif dan subjektivitas tersebut akan mempengaruhi kejelasan dari batasan dan larangan dalam UU Pornografi.

 

Esensi Pornografi

Berkaitan dengan isu pertama, inti dari pertanyaan yang disampaikan ialah apakah kue berbentuk organ intim wanita bagian atas merupakan pornografi yang dilarang berdasarkan undang-undang? Pasal 1 angka 1 UU Pornografi berbunyi:

 

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) elemen yang harus dipenuhi apabila sesuatu hal dianggap pornografi, yaitu:

1.    Berbagai jenis dan bentuk konten (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai jenis media komunikasi atau pertunjukan di muka umum);

2.    Konten tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual;

3.    Kecabulan dan eksploitasi seksual yang dimaksud haruslah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

 

Mengingat informasi yang Saudara sampaikan sangat minm, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

 

Pertama, sejak penyusunan UU Pornografi (dahulu Anti Pornografi dan Porno Aksi) berbagai pihak, baik para akademisi, praktisi, dan masyarakat secara luas, telah menyoroti dan membahas sisi subjektivitas Pornografi. Jika dilihat lebih jauh ke belakang, sejak tahun 1980an hal ini juga sudah diperdebatkan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum dalam penyusunan RUU KUHP.

 

Misalnya dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Tahun 1986, isu pornografi menjadi salah satu sorotan. Salah satu hal yang dapat disimpulkan dari simposium tersebut terkait dengan pengertian pornografi ialah "makin didiskusikan, makin kabur pengertian pornografi itu" (hal. 69).

 

Akan tetapi kekaburan pengertian operasional ini tidak dapat (dan tidak juga) dijadikan alasan untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan pornografi. Setelah berselang 30 tahun, apakah ketentuan-ketentuan pornografi atau kesusilaan menjadi crystal clear? Tidak, dan mungkin sisi subjektivitas pornografi akan tetap menjadi pembahasan penting hingga bertahun-tahun ke depan.

 

Kedua, apakah organ intim wanita tersebut membuat kecabulan? UU Pornografi tidak menjelaskan pengertian kecabulan. Dalam KBBI, cabul memiliki arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pemahaman ini masih jauh dari definisi operasional. Dalam satu literatur hukum yang kerap dijadikan rujukan untuk memahami cabul ialah komentar R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terhadap KUHP (hal. 212). Menurutnya, cabul berkaitan dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan kesusilaan berkaitan dengan seksualitas (lingkungan nafsu berahi kelamin). Soesilo mencontohkan perbuatan mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya sebagai bentuk perbuatan cabul.

 

Gambaran ini memberikan sedikit deskripsi, tetapi tidak dapat menjawab secara eksplisit pertanyaan apakah kue organ intim wanita (bagian atas) merupakan bentuk pornografi atau tidak.

 

Ketiga, Pasal 4 UU Pornografi memuat larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a.    persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.    kekerasan seksual;

c.    masturbasi atau onani;

d.    ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e.    alat kelamin; atau

f.     pornografi anak.

 

Kalau tidak eksplisit bagaimana? Seharusnya tidak masuk ke dalam kategori Pasal 4 UU Pornografi. Bagaimana menentukan apakah suatu konten tersebut eksplisit atau tidak? Itu yang harus dinilai dari berbagai sisi; dalam banyak kasus bisa bersifat sangat subjektif. Apakah kue berbentuk organ intim wanita (bagian atas) masuk ke dalam kategori ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan? Bisa ya dan bisa tidak. Adakah titik sentral untuk menentukan bahwa organ tersebut dalam kondisi telanjang? Mungkin dalam kasus payudara, yang paling eksplisit ialah terlihatnya puting.

 

Keempat, mengingat subjektivitas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam ketentuan pornografi, konteks harus dinilai secara seksama. Apakah konteks pembuatan kue tersebut sebagai bagian dari seni? UU Pornografi mengecualikan seni sebagai bentuk pornografi.[3]

 

Tetapi, apa itu seni? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan seni adalah sesuatu yang memiliki nilai tinggi; sesuatu yang memiliki nilai keindahan. Nilai dan indah menurut siapa? Pembuat? Atau mereka yang mengkonsumsinya? Selanjutnya, apakah bentuk kue tersebut akan bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat? Masyarakat yang mana? Ini juga bisa menjadi isu yang sangat subjektif. Apakah UU Pornografi bisa tegas dengan hal-hal tersebut? Sepertinya tidak.

 

Menentukan seni tidaknya suatu objek dapat menjadi isu yang problematis. Dalam proses pidana, para penegak hukum dapat meminta keterangan pakar seni untuk menjelaskan ruang lingkup seni dan sampai seberapa jauh satu objek dapat dikategorikan karya seni. Bandingkan dengan kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/Pn.Wsb.

 

Mungkin ada baiknya pembahasan ini didorong untuk memperoleh satu kesimpulan. Penentuan apakah kue tersebut masuk dalam klasifikasi pornografi akan bergantung pada subjektivitas banyak pihak. Hal yang paling mungkin agar foto tentang kue tersebut tetap dapat didistribusikan melalui media sosial tanpa melanggar perundang-undangan ialah dengan menekankan dan mempertahankan nilai seni dari bentuk kue yang dimaksud. Bagaimana caranya? Itulah seni.


Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;

2.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

 

Putusan:

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/Pn.Wsb.

 

Referensi:

1.    Josua Sitompul, 'Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: TinjauanAspekHukumPidana', Tatanusa, 2015.

2.    Josua Sitompul, 'Membangun Parameter Intersubjektif Pornografi dengan Perspektif Modernisme (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2014/PN.Wsb)'.

3.    Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 45, No. 3 (2015).

4.    R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

 



[1] Pasal 45 ayat (1) UU ITE

[2] Penjelasan Umum UU Pornografi

[3] Pasal 3 huruf b UU Pornografi

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com