Jumat, 11 November 2016
Dibaca: 5698
Pertanyaan :
Izin Mendirikan Café dengan Chef Warga Negara Asing
Saya mau membuka café dengan chef bule. Apa saja yang harus saya perhatikan dari izin-izinnya dan segala halnya?
Jawaban :

 

 

Logo Easybiz

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia. Mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.

www.easybiz.id

 

 

 

Intisari:

 

 

Untuk mendirikan café atau restoran, perizinan yang paling penting adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”). TDUP ini diatur oleh peraturan daerah setempat. Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP. Permohonannya dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas sesuai dengan kewenangannya.

 

Selain TDUP, ada sejumlah dokumen lain yang juga wajib dipenuhi oleh pendiri usaha café atau restoran. Apa saja itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk mendirikan café atau restoran, perizinan yang paling penting adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”). TDUP ini diatur oleh peraturan daerah setempat. Sebagai contoh di Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta 133/2012”).

 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.[1]

 

Usaha restoran/rumah makan/café termasuk usaha pariwisata bidang jasa makanan dan minuman.[2] TDUP sebenarnya adalah pengganti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diberikan kepada perusahaan yang menjalankan perdagangan barang dan jasa yang umum.

 

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP. Penyelenggara usaha ini wajib mengajukan permohonan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas sesuai dengan kewenangannya.[3]

 

Syarat Mengurus Pendaftaran Usaha Pariwisata

TDUP merupakan izin khusus dan diberikan kepada perusahaan dengan persyaratan sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Persyaratan berikut ini disusun berdasarkan pengalaman Easybiz dalam melakukan pengurusan TDUP di wilayah Jakarta. Untuk wilayah lain, sangat mungkin ada tambahan persyaratan lain.

 

1.    Badan Usaha

Adanya akta pendirian badan usaha adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan TDUP.[4] Ada beberapa opsi badan usaha untuk bisnis café atau restoran yakni dengan mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dan mendirikan CV (Persekutuan Komanditer).

 

PT berstatus badan hukum yang memiliki karakteristik adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara, CV bukanlah badan hukum sehingga ada risiko bila perusahaan mengalami kerugian. Jika CV mengalami kerugian maka harta pribadi pemilik CV bisa diambil untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Jika Anda mendirikan PT, maka selain akta pendirian, harus dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.[5] Sementara untuk CV, untuk aktanya Anda harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat.[6]

 

2.    BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan

Adanya sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”).

 

Untuk mengurus BPJS, dokumen yang perlu Anda siapkan adalah formulir yang sudah diisi, akta pendirian dan SK pengesahan (bila berbentuk PT), Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dari karyawan perusahaan yang didaftarkan untuk program BPJS. Anda harus datang ke kantor pusat BPJS untuk bisa memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya silakan Anda simak Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS.

 

3.    SKDP

Untuk bisa mendapatkan SKDP, Anda bisa datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan. Di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu SKDP sering menjadi batu sandungan bagi pengusaha pemula yang belum mampu menyewa ruko atau ruang kantor untuk tempat usaha. Sebab, sejak tahun 2104 telah ada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya.

 

Intinya, berdasarkan Perda tersebut di wilayah Jakarta dilarang menggunakan rumah sebagai tempat atau domisili usaha. Tanpa domisili usaha yang sesuai peruntukannya, tidak akan diterbitkan SKDP. Namun, Pemda DKI berkomitmen untuk memperbaiki iklim berusaha di Jakarta dengan menyusun serangkaian aturan baru agar berbisnis menjadi lebih mudah. Selengkapnya silakan Anda simak Serangkaian Aturan Baru Ini Membuat Proses Mendirikan PT Jadi Lebih Mudah.

 

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, yakni Keputusan Kepala BPTSP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya SKDP sudah tidak lagi menjadi persyaratan dalam mengurus perizinan. Namun berdasarkan pengalaman Easybiz dalam memberikan jasa pendirian PT dan pengurusan TDUP, SKDP tetap diperlukan terutama untuk bisa memperoleh NPWP atas nama Perusahaan.

 

4.    NPWP Perusahaan

Yang perlu Anda perhatikan dalam pengurusan NPWP atas perusahaan adalah dua hal berikut ini. Pertama, NPWP direktur (bila berbentuk PT) yang bersangkutan harus sudah dalam format terbaru yaitu format tahun 2015.

 

Ciri khas dari format terbaru ini adalah adanya Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) KTP direktur bersangkutan yang tertera di kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat yang tertera di kartu NPWP pribadi tersebut harus sama dengan alamat yang tertera dalam KTP yang masih berlaku.

 

Kedua, untuk meningkatkan ketaatan pajak, direktur PT sebaiknya tidak memiliki tunggakan pajak. Jika ada tunggakan SPT Tahunan, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu membayar tunggakan pajak tersebut beserta dengan denda keterlambatannya. Biaya denda mulai dari Rp100 ribu per tahun, tergantung pada keterlambatannya. NPWP diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili perusahaan.

 

5.    Izin Gangguan/Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226)

Persyaratan lain yang tidak kalah penting untuk mendapatkan TDUP adalah izin gangguan di lokasi yang akan dijadikan café atau restoran. Untuk dapat memperoleh izin gangguan, perusahaan terlebih dahulu mengurus Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”).

 

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud adalah pengelolaan dan pemantauan atas limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Untuk mendapatkan izin gangguan, Anda harus datang ke Kantor PTSP Kecamatan setempat.

 

6.    Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peruntukannya yang tertera dalam IMB, yaitu untuk melakukan usaha bukan rumah tinggal. Artinya, bila Anda membeli atau menyewa tempat yang akan dijadikan café atau restoran harus dipastikan terlebih dahulu bahwa izinnya memang untuk tempat usaha, ruko, atau perkantoran.

 

7.    Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga

Sertifikat ini bisa diurus di Kantor PTSP Kecamatan setempat.

 

8.    Surat Permohonan Bermeterai Yang Memuat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan Data

 

9.    Identitas Pemohon

Bagi Warga Negara Indonesia: KTP, Kartu Keluarga, NPWP. Sedangkan bagi Warga Negara Asing: Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Paspor.

 

10. Surat Pernyataan Bermaterai Dari Pimpinan Perusahaan

 

11. Proposal Teknis

Proposal teknis dilengkapi dengan:

a.    Rencana pengelolaan usaha;

b.    Foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan, kiri, kanan), dan foto di dalam tiap ruangan;

c.    Denah lokasi dan bangunan.

 

12. Surat Kuasa Bermeterai dan KTP Orang Yang Diberi Kuasa, Jika Pengurusan TDUP Dikuasakan

 

Setelah mendapatkan TDUP, perizinan terakhir yang harus Anda miliki adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk wilayah Jakarta, cara mengurus TDP dapat Anda simak artikel Sekarang Cara Mengurus TDP Bisa Dilakukan Secara Online.

 

Syarat Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) di Indonesia

Bila ingin mendatangkan chef berkewarganegaraan asing untuk bekerja di café atau restoran Anda, maka Anda harus memperhatikan persyaratan mempekerjakan TKA yang harus dipenuhi oleh TKA dan pemberi kerja TKA.[7]

 

Persyaratan TKA

TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.[8]

 

TKA yang dipekerjakan oleh Anda sebagai pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:[9]

a.    memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

b.    memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;

c.    membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

d.    memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;

e.    memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan

f.     kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

 

Dengan catatan, persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.[10]

 

Selain persyaratan di atas, perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.[11] Serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.[12] 

 

Persyaratan Pemberi Kerja TKA

Untuk mendatangkan TKA, Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.[13] RPTKA merupakan dasar untuk mendapatkan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”).[14] IMTA wajib dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA untuk dapat mempekerjakan TKA.[15]

 

Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan mengunggah:[16]

a.    bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (“DKP”)-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

b.    keputusan pengesahan RPTKA;

c.    paspor TKA yang akan dipekerjakan;

d.    pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;

e.    surat penunjukan TKI pendamping;

f.     memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

g.    memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;

h.    draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;

i.      bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan

j.     rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk TKA yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA.

 

IMTA memiliki jangka waktu keberlakuan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang.[17] IMTA akan menjadi dasar untuk pengajuan:[18]

a.    penerbitan persetujuan visa;

b.    pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);

d.    alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS;

e.    alih status ITAS menjadi izin Tinggal Tetap (ITAP); dan

f.     perpanjangan ITAP.

 

Pemberi kerja TKA meliputi:[19]

a.    instansi pemerintah;

b.    badan-badan internasional;

c.    perwakilan negara asing;

d.    organisasi internasional;

e.    kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;

f.     perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;

g.    badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;

h.    lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; dan

i.      usaha jasa impresariat.

 

Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama/Associate (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang.[20] Selain itu perlu diketahui bahwa Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.[21]

 

Dengan mengacu pada Permenaker 16/2015 jo. Permenaker 35/2015, maka bila Anda ingin mempekerjakan orang asing sebagai chef, maka bentuk perusahaan haruslah perseroan terbatas. Ditambah lagi berdasarkan praktik yang berlaku, bila ingin mendatangkan TKA maka sebuah PT harus memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

2.    Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226);

3.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

6.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

7.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

8.    Keputusan Kepala BPTSP Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pencapaian Target Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta.  

 

 



[1] Pasal 1 angka 29 Pergub DKI Jakarta 133/2012

[2] Pasal 4 huruf e Pergub DKI Jakarta 133/2012

[3] Pasal 6 Pergub DKI Jakarta 133/2012

[4] Pasal 15 huruf b Pergub DKI Jakarta 133/2012

[5] Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[6] Pasal 23 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)

[8]  Pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2015

[9] Pasal 36 ayat (1) Permenaker 16/2015

[10] Pasal 36 ayat (2) Permenaker 16/2015

[11] Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[12] Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[13] Pasal 5 Permenaker 16/2015

[14] Pasal 38 Permenaker 16/2015

[15] Pasal 37 ayat (1) Permenaker 35/2015

[16] Pasal 38 ayat (1) Permenaker 16/2015

[17] Pasal 39 ayat (2) Permenaker 16/2015

[18] Pasal 39 ayat (3) Permenaker 16/2015

[19] Pasal 4 Permenaker 16/2015

 [20] Pasal 4 ayat (2) Permenaker 16/2015

 

[21] Pasal 4A Permenaker 35/2015

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah