Senin, 17 April 2017
Dibaca: 23111
Pertanyaan :
Perbedaan Kewenangan MA dengan KY dalam Pengawasan Hakim
Apa perbedaan kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim? Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Konstitusi memberikan sejumlah kewenangan lain kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya; sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

 

Kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung berbeda dalam beberapa hal dari wewenang/fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Meskipun sama-sama mengawasi hakim, Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sebaliknya, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Namun kewenangan kedua lembaga memiliki irisan kewenangan pada aspek KEPPH.

 

Rekomendasi Komisi Yudisial yang dihasilkan dari fungsi pengawasan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung. Dalam praktik, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran KEPPH.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pertanyaan ini telah menjadi fokus perdebatan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial selama ini.

 

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu dimulai dari rumusan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai batu pijakan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  (“UU MA”) beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU KY”) beserta perubahannya.

 

Wewenang Mahkamah Agung

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

 

Dengan demikian, kewenangan mengawasi harus dilihat pada undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung.

 

Wewenang Komisi Yudisial

Sementara, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

 

Tafsir lebih lanjut mengenai wewenang lain itu diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Mahkamah Agung diatur dalam UU MA dan perubahannya. Sementara, Komisi Yudisial diatur dalam UU KY dan perubahannya.

 

Pengawasan oleh Mahkamah Agung

Fungsi pengawasan (toeziende functie) diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dan UU MA. Tujuan pengawasan adalah agar peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[1]

 

Adapun objek pengawasan Mahkamah Agung adalah:[2]

a.    masalah teknis peradilan menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan;

b.    perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugas mereka; dan

c.    administrasi peradilan.

 

Dalam Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

(1)  Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;

(2)  Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;

(3)  Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(4)  Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) juga menyebutkan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung dengan rumusan berikut:

1.  Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

2.    Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;

3.   Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya;

4.    Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya;

5.    Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

 

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU 3/2009 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.[3]

 

Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim:

(1)  Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

 

Istilah ‘Menjaga’ dan ‘Menegakkan’

Istilah ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.[4]

 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni:[5]

a.    Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b.    Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;

c.    Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;

d.    Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan

e.   Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

 

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH.[6] Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.[7]

 

Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa Mahkamah Agung adalah menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan (yang Anda sebut sebagai tumpang tindih kewenangan). Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim. Tentu saja ada bedanya. Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

 

Normatifnya, Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi masalah teknis yudisial. Tetapi dalam praktik, acapkali pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berkelindan dengan masalah teknis yudisial. Itulah sebabnya dalam praktik seringkali muncul perbedaan pandangan antara kedua lembaga. Anda bisa membaca artikel Sejumlah Tokoh Bicara Irisan Pelanggaran ‘Teknis Yudisial’ dan ‘Perilaku Hakim’ sebagai pembanding.

 

Apakah Komisi Yudisial sama sekali terlarang mengawasi putusan yang dibuat hakim? Tidak juga. Anda bisa membaca Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

 

Penting juga kami sampaikan bahwa undang-undang mendorong kedua lembaga untuk bekerjasama menangani dugaan pelanggaran KEPPH, termasuk menyusun KEPPH-nya. Dalam praktik, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai forum untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

4.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

Referensi:

1.    Henry P Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.

2.    Komisi Yudisial. Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

3. Zainal Arifin Mochtar. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. Malang: Setara Press, 2016.

 



[1] Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman

[2]Henry P Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) hal. 136

[3]Zainal Arifin Mochtar. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi (Malang: Setara Press, 2016, hal. 176)

[4]Komisi Yudisial Republik Indonesia. Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial. (Jakarta: KYRI, 2012, hal. 41-42)

[5] Pasal 20 ayat (1) UU 18/2011

[6]Pasal 22 ayat (1) UU 18/2011

[7] Pasal 22 ayat (2) UU 18/2011

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.